Pekanbaru (Antarariau.com) - Dewan Pimpinan Daerah Real Estate Indonesia Provinsi Riau menyatakan pembangunan rumah bersubsidi diperkirakan hanya bisa 60 persen dari target 2016 sebesar 8.000 unit, akibat krisis ekonomi.
"Dari target 8.000 unit rumah bersubsidi di Riau, dalam dua bulan kedepan insya Allah tercapai selesaikan 60 persennya," kata Ketua DPD REI Riau Amran Tambi pada acara Rakerda REI Riau di Pekanbaru, Senin.
Amran Tambi menjelaskan capain ini masih terbilang kecil dibandingkan tahun lalu. Ini dikarenakan kondisi ekonomi nasional yang melemah.
"Memang belum sesuai target, tetapi dibandingkan provinsi tetangga kami terbanyak," kata
Amran Tambi menjelas krisis ekonomi yang melanda sejak tahun 2014 hingga kini sangat mempengaruhi permintaan rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Namun karena dukungan semua pihak bahkan beberapa stimulus yang diberikan pemerintah pihaknya tetap optimis.
"2014-2015 kondisi ekonomi nasional lagi melemah akan tetapi berkat dukungan semua pihak pertumbuhan properti terus meningkat," terangnya yakin.
Amran Tambi bahkan merinci dari target 8.000 rumah bersubsidi yang ditargetkan dapat dibangun REI Riau 2016 ini, phaknya berupaya memenuhi capaian 60 persen.
"Kalau dibandingkan tahun lalu capaian REI lebih bagus. Kalau ditargetkan 4.800 unit malah tercapai 6.000 unit," terang dia.
Walau capaian tahun ini jauh dari target, namun ia optimis tahun depan lebih baik.
Ditanya terkait pesan Gubernur Riau untuk menyesuaikan pembangunan perumahan dengan tata ruang, ia berjanji akan mengikuti aturan.
"Kami menunggu saja pengesahan RTRW, dan berharap REI bisa memberikan peran dalam pembangunan daerah," tegasnya.
Sebelumnya diberitakan pemerintah kembali mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) XIII tentang perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Hal ini sejalan dengan program nasional pembangunan 1 (Satu) juta rumah sebagai wujud dari butir kedua yang tertuang dalam amanah Nawacita, yakni pemerintah tidak absen untuk membangun pemerintahan yang efektif, demokratis dan terpercaya; dan juga butir kelima, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
"Dengan paket kebijakan ekonomi ini, akan meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan rumah," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, saat mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi XIII di Istana Negara, Jakarta, Rabu (24/8/2016).
Patut diketahui, menurut data Biro Pusat Statistik (BPS) hingga akhir tahun 2015 lalu, masih ada 17,3 persen atau sekitar 11,8 juta rumah tangga yang tinggal di hunian non milik (sewa, kontrak, numpang, rumah dinas atau tidak memiliki rumah sama sekali). Sementara, pengembang perumahan mewah masih banyak yang enggan menyediakan hunian menengah dan murah karena untuk membangun hunian murah seluas 5 hektare, memerlukan proses perizinan yang lama dan biaya yang besar.
Pembangunan Rumah Bersubsidi Riau Hanya 60 Persen Dari Target Awal
