Pemprov Riau Berhasil Menghemat Anggaran Rp600 Miliar Melalui E-Budgetting

id pemprov riau, berhasil menghemat, anggaran rp600, miliar melalui e-budgetting

Pemprov Riau Berhasil Menghemat Anggaran Rp600 Miliar Melalui E-Budgetting

Oleh Diana Syafni

Pekanbaru, (Antarariau.com) - Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) RI Asman Abnur mengapresiasi Pemprov Riau dapat menghemat anggaran melalui aplikasi e-"budgeting" atau anggaran elekronik sebesar Rp600 miliar.

"Riau bisa menghemat 13 persen anggaran dari total Rp6 triliun yakni sebesar Rp600 miliar. Dari penghematan ini, sudah berapa kilometer yang dapat dibangun jalan," kata Asman Abnur usai melakukan tinjauan ke Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Provinsi Riau, di Pekanbaru, Rabu.

Asman memuji penerapan e-budgeting yang merupakan bagian e-government dalam transparasi pelayanan publik dapat mempermudah pengelolaan anggaran di Bumi Melayu itu.

"Sudah tidak ada lagi alasan untuk tidak menerapkan teknologi di era transparansi ini, mulai dari penghematan anggaran yang bisa langsung dihitung, implementasi kegiatan pimpinan, serta satuan perangkat kerja daerah (SKPD) yang lambat mencairkan proyeknya, ini dapat langsung ketahuan," katanya saat melanjutkan tinjauan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau.

Menpan-RB mengatakan implementasi pelayanan publik dari penerapan e-government merupakan salah satu langkah dalam program percepatan reformasi birokrasi yang diinstruksikan Presiden RI, Joko Widodo.

"Implementasi pelayanan publik sudah tercermin di Riau, saya tidak mengira Riau sudah menerapkan sistem teknologi jauh hari-hari," tutur Asman.

Saat di BPKAD Riau, sempat terjadi dialog panjang ketika Menpan-RB memantau kinerja SKPD melalui realisasi anggaran yang dicapai termasuk di dalamnya tentang satuan kerja yang belum mencapai target dan upaya Pemprov Riau untuk menggesa percepatan serapan anggaran.

Menpan-RB dalam kunjungan kerjanya ke Riau, meninjau beberapa satuan kerja yang berkaitan dengan pelayanan publik mulai dari BP2T, BPKAD, Unit layanan pengadaan (ULP), Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), serta Kepolisian Daerah (Polda) Riau.