Segera Bangun Infrastruktur Sebelum Dilindas Pertumbuhan Penduduk
Oleh Muhammad Razi Rahman
Jakarta, (Antarariau.com) - Republik Indonesia yang berpenduduk lebih dari 250 juta orang, merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, hanya berada di bawah Republik Rakyat Tiongkok (1,3 miliar), India (1,2 miliar), dan Amerika Serikat (320 juta lebih).
Dengan jumlah penduduk yang sangat besar tersebut, maka fokus kepada infrastruktur sebagaimana dicanangkan Presiden Joko Widodo merupakan hal yang tepat.
"Pembangunan infrastruktur bidang permukiman yang menjadi ranah tugas Ditjen Cipta Karya menjadi sangat penting mengingat pertambahan jumlah penduduk yang pesat akibat urbanisasi," kata Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat M Natsir.
Menurut Natsir, pada 2025 di Indonesia diperkirakan terdapat sekitar 68 persen penduduk yang tinggal di perkotaan.
Hal itu, lanjutnya, akan meminta konsekuensi dalam pemberian dukungan dalam bentuk infrastruktur tidak hanya di perkotaan tetapi juga di pedesaan.
Terkait hal itu, ia mengingatkan berbagai pihak pemangku kepentingan termasuk pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk bersama-sama mengantisipasi proses urbanisasi tersebut.
Sebelumnya, pemerintah diminta untuk segera merealisasikan pembangunan bank khusus sektor infrastruktur guna memperlancar pinjaman yang dikucurkan oleh pihak perbankan dalam rangka mendanai proyek infrastruktur di berbagai daerah.
"Saat ini bank-bank tidak mau memberikan pinjaman perbankan yang lebih fleksibel. Hipmi (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) mendukung segera direalisasikan ide bank infrastruktur dan industri," kata Ketua Umum Hipmi Bahlil Lahadalia di Jakarta, Senin (25/5).
Menurut Bahlil, pembentukan bank khusus infrastruktur sangat mendesak mengingat masih banyaknya kesukaran dari bank untuk memberikan pinjaman sehingga beragam sumber pendanaan sektor infrastruktur biasanya berasal dari sumber-sumber dana jangka pendek.
Ia mengingatkan bahwa total anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur periode tahun 2015-2019 mencapai Rp5.519 triliun.
Jumlah itu, ujar dia, termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), anggaran untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan dari pihak swasta.
Sementara itu, Ketua Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Hipmi Irfan Anwar mencontohkan Republik Rakyat Tiongkok memiliki China Development Bank (CDB).
"Bahkan CDB mampu mengemban tugas sebagai sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur secara besar-besaran saat Olimpiade Beijing," ungkap Irfan.
Untuk itu, menurut dia, CDB juga memiliki andil dalam menyukseskan pembangunan infrastruktur di Republik Rakyat Tiongkok yang pertumbuhan ekonominya kini memukau dunia.
Ia mengungkapkan bahwa CDB saat ini sudah membiayai 4.000 proyek infrastruktur dan industri yang digagas pemerintah Tiongkok.
Selain itu, lanjutnya, CDB dinilai mampu beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip pembiayaan jangka panjang dan mengakomodasi kebutuhan pembiayaan proyek-proyek infrastruktur pemerintah.
Bersambung ke hal 2 ...
