Jakarta, (Antarariau.com) - Pengamat perumahan dari ITB Jehansyah Siregar menilai Perum Perumnas masih sanggup membangun 33.500 unit rumah rakyat pada tahun 2015 untuk mendukung program pemerintah membangun satu juta rumah, sepanjang BUMN ini mendapat dukungan permodalan.
"Butuh penyertaan modal negara (PMN) lebih dari Rp1 triliun untuk mewujudkan rencana tersebut," kata Jehansyah saat dihubungi, Minggu.
Menurut Jehansyah, apabila diasumsikan harga satu unit rumah rakyat untuk kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) Rp100 juta per unit dikali 33 ribu unit, kebutuhan dana oleh Perumnas sudah mencapai Rp3,3 triliun.
"Itu baru bangunannya saja, belum dihitung kalau termasuk dengan harga pengadaan tanah," ujar dia.
Jehansyah menambahkan, dana sebesar Rp1 triliun sebaiknya menjadi stimulus oleh Perumnas untuk pembangunan perumahan MBR.
Menurut Jehansyah, Perumnas sedikitnya membutuhkan dana Rp 5 triliun jika harga per unit rumah MBR, termasuk lahan dan bangunannya, seharga Rp 200 juta.
"Bangun 33 ribu unit saja sudah Rp 6,6 triliun. Itu sudah termasuk tanah dan bangunan," kata dia.
Jehansyah mengatakan, pemerintah perlu memperkuat kapasitas permodalan Perumnas mengingat seharusnya Perumnas bisa membangun 500 ribu unit rumah. Dia berharap agar kelak Perumnas dapat menjadi lebih besar dari Housing Development Board/HDB Singapura.
"Perumnas harus bisa. Singapura itu hanya satu punya HDB dan kita harusnya bisa lebih hebat 10 kali dari yang seperti Singapura, karena negara ini begitu luas," tambahnya.
Menurut pengamat perumahan rakyat dari ITB ini, pemerintah perlu memikirkan pengaturan pembangunan perumahan dengan sistem zonasi. Misalnya, Perumnas membangun perumahan di Indonesia bagian tengah, BUMN lain di bagian barat dan timur.
"Kalau kebutuhan rumahnya di waktu bersamaan, pemerintah harus bisa mengatur bagaimana menugaskan Perumnas di kota-kota tersebut," papar dia.
Ketua Urban Housing Development Zulfi Syarif Koto mengatakan, dengan pengalamannya, Perumnas diyakini mampu merealisasikan pembangunan 33 ribu rumah rakyat.
"Dulu, Perumnas bisa mengembangkan Depok dan Klender menjadi kota besar seperti saat ini," ujarnya.
Menurutnya, dengan dukungan penuh pemerintah, hal tersebut tentu dapat dilakukan. Terkait PMN yang didapatkan Perumnas hanya sebesar Rp 1 triliun, dia menilai, seharusnya bisa lebih besar lagi mengingat fungsi vital dan tugas utama Perumnas. Namun ia mengapreasiasi hal tersebut. "Inilah waktunya pemerintah kembali mengurus perumahan," ujarnya.
Zulfi Syarif Koto menambahkan, pemerintah juga harus mempersiapkan sebuah lembaga pembiayaan yang mampu memberikan tingkat suku bunga murah kepada masyarakat.
Sebelumnya, DPR RI telah menyetujui pemberian PMN kepada Perumnas sebesar Rp 1 triliun dari pengajuan Rp 2 triliun. Karena PMN hanya disetujui Rp 1 triliun, anggaran akuisisi lahan kemudian diciutkan menjadi Rp 300 miliar dari anggaran semula Rp 500 miliar. Adapun sisa dana PMN, yaitu Rp 700 miliar digunakan untuk membangun dan meremajakan rumah susun.
Saat ini lokasinya sebagian besar sudah menjadi lahan Perumnas, tersebar di 14 provinsi, antara lain Makassar, Palembang, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Barat.
Direktur Eksekutif Youth Forum for Sustainable Development (YFSD) Ramadhan Dhani Isa saat dihubungi mengatakan, skema PMN Rp 2 triliun untuk Perumnas dapat membuat perusahaan plat merah tersebut mengebut pembangunan rumah bagi MBR.
Dia mengusulkan agar peranan Perumnas dikembalikan seperti di era Soeharto. "Untuk membangun rumah rakyat, pemerintah yah jangan gandeng swasta. Karena mana ada swasta yang mau bangun rumah tanpa profit. Serahkan saja pada Perumnas," tuturnya.
Ramadhan Dhani Isa menambahkan, target 1 juta rumah yang dicetuskan pemerintah juga harus diimbangi oleh penyediaan lahan oleh BUMN-BUMN. Dia mengusulkan agar setiap pemerintah daerah -kecuali DKI Jakarta- menyediakan lahan kosong untuk dibangun pemukiman MBR.
Perumnas Sanggup Bangun 33.500 Rumah Rakyat
