Tetap Jalan
Sebelumnya, BOPI menetapkan hanya 16 dari 18 klub yang diverifikasi untuk direkomendasikan mengikuti kompetisi "Indonesia Super League" pada musim 2015-2016 yang dimulai 4 April karena telah memenuhi persyaratan dan ketentuan.
"Setelah melakukan verifikasi secara seksama dan objektif serta dilihat dari temuan yang ada di lapangan hanya ada 16 klub yang lolos," kata Ketua BOPI Noor Aman dalam konfrensi pers di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga, Jakarta, Rabu.
Dari 18 klub yang telah diverifikasi oleh BOPI dibagi menjadi tiga kategori yang direkomendasi karena memenuhi persyaratan penuh (kategori A), direkomendasi dengan catatan ringan (kategori B), dan belum direkomendasi (kategori C).
Klub-klub dalam kategori A ialah Semen Padang FC, Sriwijaya FC, Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Persipura Jayapura.
Sementara klub-klub di kategori B antara lain Bali United, Barito Putera, Persiram Raja Ampat, Pusamania Borneo FC, PSM Makassar, Persiba Balikpapan, Mitra Kukar, Persela Lamongan, Perseru Serui, Pelita Bandung Raya, dan Gresik United.
Sedangkan dua klub dalam kategori C yang belum mendapat rekomendasi BOPI yakni Arema Indonesia dan Persebaya Surabaya.
Noor Aman mengatakan verifikasi BOPI melihat dari lima aspek. "Penilaian yang dilakukan sejak 5 Februari 2015 sampai 31 Maret 2015 itu melihat dari lima aspek, yaitu dari aspek legalitas, aspek keuangan, aspek pelaku olahraga profesional, aspek pembinaan usia muda, dan aspek kegiatan sosial," tutur dia.
Dari 16 klub yang direkomendasikan tersebut, terdapat lima klub yang sebelumnya masih memiliki catatan karena belum memenuhi persyaratan yakni Mitra Kukar, Persela Lamongan, Gresik United, Perseru Serui, dan Pelita Bandung Raya.
"Tambahannya itu bukan berarti kami kompromi, tapi persyaratannya sudah terpenuhi," kata Deputi V Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora Gatot Dewa Broto.
Sementara dua klub tidak direkomendasikan yaitu Persebaya Surabaya dan Arema Malang, karena tidak memenuhi persyaratan legalitas klub lantaran kepemilikan ganda.
BOPI juga menetapkan jadwal "kick-off" atau dimulainya pertandingan pertama kompetisi ISL tetap pada 4 April mendatang.
Rekomendasi BOPI ini mendapatkan perlawanan dari PT Liga Indonesia selaku operator kompetisi dengan tetap bersikukuh menjalankan kompetisi dengan komposisi 18 klub peserta.
Alasannya, karena PT Liga kesulitan untuk mengatur ulang jadwal yang telah disusun jika liga digelar dengan 16 klub peserta.
Selain itu PT Liga juga menyayangkan sikap BOPI yang tidak dari awal mempermasalahkan persoalan legalitas Arema dan Persebaya.
"Dari awal yang dipersoalkan masalah pajak, jadi penekanan PT Liga ke klub, ya terkait dengan pajak. Namun, belakangan BOPI mempermasalahkan legalitas klub," kata CEO PT Liga Indonesia Joko Driyono.
Ketegasan sikap PT Liga yang tetap menjalankan kompetisi ini juga mendapatkan dukungan dari PSSI yang juga menyatakan siap menyelenggarakan kompetisi profesional pada 4 April dengan komposisi 18 klub.
Itu berarti, laga Arema kontra Persija Jakarta di Malang (4/4), dan Persebaya kontra Mitra Kukar di Surabaya pada Minggu 5 Maret akan tetap digelar.
Dukungan ini diberikan PSSI karena kisruh terbaru yang terjadi ini telah sampai di telinga otoritas sepak bola dunia, FIFA.
Organisasi yang dipimpin Sepp Blatter ini mengirimkan surat ke PSSI tertanggal 19 Februari 2015, terkait penundaan kompetisi Liga Super Indonesia.
"Dalam surat itu, PSSI diingatkan bahwa anggota asosiasi harus menyelesaikan masalahnya secara independen tanpa ada campur tangan pihak ketiga seperti yang jelas tertuang dalam pasal 13 dan 17 statuta FIFA," kata Ketua PSSI Djohan Arifin Husin.
Pada Pasal 13 statuta FIFA diketahui berisi soal independensi anggota asosiasi. Sementara pada pasal 17 ayat 4, berbunyi, FIFA tidak akan mengakui keputusan yang dibuat oleh organisasi yang tidak dipilih oleh asosiasi lokal.
Tanggapan FIFA ini, pada akhirnya membuat BOPI terjepit, meski mengusung misi baik, yakni untuk melindungi hak-hak pemain sehingga tak ada lagi kasus penunggakan gaji, pemain ditelantarkan klub, hingga pemain asing yang meninggal atau dideportasi tidak menerima gaji selama berbulan-bulan.
Walhasil, dengan atau tanpa persetujuan pemerintah (rekomendasi BOPI jadi dasar untuk memberikan izin), kompetisi pun tetap bergulir dengan format 18 klub.
Kejadian ini semakin mempertegas karakter khas olahraga Indonesia yang selalu bisa berkompromi untuk segala hal, baik yang prinsip maupun tidak.
