Kampar (ANTARA) - Pemerintah memperkuat upaya percepatan penurunan stunting dan peningkatan kualitas gizi masyarakat melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini mulai disosialisasikan ke daerah-daerah, termasuk di Desa Teratak, Kecamatan Rumbio, Kabupaten Kampar, Sabtu (21/6).
Sosialisasi diikuti ratusan warga dan dihadiri Anggota Komisi IX DPR RI Sahidin, Staf Sekretaris Deputi Bidang Prokerma Badan Gizi Nasional (BGN) Mochamad Halim, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar Zulfan Azmi, serta Kepala Desa Teratak, Etak Murlizar.
Program MBG dirancang untuk menyasar anak sekolah dari jenjang PAUD hingga menengah, santri, balita, ibu hamil dan menyusui, serta kelompok masyarakat miskin non-pendidikan, termasuk anak-anak yang putus sekolah.
Anggota Komisi IX DPR RI Sahidin menjelaskan, makanan bergizi untuk anak sekolah akan didistribusikan dari Sentra Produksi dan Penyediaan Gizi (SPPG) yang berlokasi maksimal enam kilometer dari sekolah penerima manfaat.
“Hal ini untuk memastikan makanan tetap segar dan layak konsumsi. Sementara bagi ibu hamil dan menyusui, makanan akan diberikan langsung dari posyandu atau puskesmas setempat,” kata Sahidin.
Ia menambahkan, pemerintah menargetkan pembangunan 30 ribu SPPG di seluruh Indonesia sebagai bagian dari strategi menjangkau wilayah terpencil dan memastikan pemerataan akses gizi.
Staf Sekretaris Deputi Bidang Prokerma BGN Mochamad Halim, menambahkan bahwa saat ini rekrutmen pengelola dapur telah dilakukan dalam dua batch, dan sedang berjalan untuk batch ketiga.
“Setiap dapur SPPG wajib melibatkan tenaga ahli seperti ahli gizi, akuntan, dan kepala dapur, yang bisa berasal dari yayasan manapun tanpa batasan,” ujarnya.
Kepala Desa Teratak, Etak Murlizar menyampaikan bahwa pemerintah desa telah mulai menginventarisasi calon penerima manfaat dan tengah mempersiapkan pembangunan dapur SPPG, termasuk kemungkinan pembangunan desa sanitasi meski lokasi implementasi masih tentatif.
“Fokus kami saat ini adalah percepatan pelaksanaan program, termasuk dengan merancang lokasi SPPG di Kecamatan Rumbio dan Desa Gintong Petai,” ucapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar, Zulfan Azmi menyarankan agar anggota dewan turut aktif dalam sosialisasi program MBG hingga lima titik setiap minggu. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antarinstansi dalam menentukan lokasi SPPG yang sesuai standar.
“Lokasi SPPG tidak boleh dekat peternakan atau tempat pembuangan sampah. Penempatan akan dipastikan melalui koordinasi antara pemerintah daerah dan Kementerian Dalam Negeri,” ucap Zulfan.
Selain distribusi makanan, program MBG juga mendorong pemanfaatan bahan baku lokal dari masyarakat sekitar sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi desa.
Program MBG tidak diberikan secara perorangan, melainkan melalui institusi pendidikan dan komunitas berbasis desa. Anak-anak putus sekolah akan menjadi prioritas pada tahap kedua setelah pembangunan 50 ribu SPPG di wilayah terpencil tercapai.
Pemerintah berharap Program MBG dapat menjadi solusi konkret dalam mewujudkan generasi Indonesia yang lebih sehat, kuat, dan siap menghadapi masa depan.
