Dumai (ANTARA) - Operasi gabungan pengawasan keimigrasian di Perairan Dumai resmi dimulai oleh Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Riau Budi Argap Situngkirdi halaman Kantor Imigrasi Dumai, Sabtu.
Menurut Budi, operasi gabungan ini bertujuan mengantisipasi dan deteksi dini keamanan dan ketertiban yang mungkin dilakukan oleh orang asing di wilayah Indonesia.
Untuk wilayah perairan Dumai ini, lanjutnya, akan dibuat pemetaan jalur yang sering dilalui oleh orang asing ataupun warga negara Indonesia untuk keluar masuk secara ilegal.
Selain itu, juga pemeriksaan terhadap kapal asing yang bersandar dan berlabuh di wilayah perairan Dumai.
"Kegiatan ini upaya kita memperketat pengawasan terhadap orang asing guna meminimalisir potensi pelanggarankeimigrasian," sebut Budi.
Dijelaskannya, operasi ini juga melibatkan berbagai pihak dari lintas sektor yang menunjukkan komitmen bersama untuk menjaga ketertiban dan keamanan wilayah dari potensi ancaman yang mungkin timbul akibat pelanggaran hukum oleh orang asing.
Nantinya, hasil dari operasi ini akan dianalisis lebih lanjut, dan tindakan lanjutan diambil sesuai dengan temuan di lapangan.
Disamping itu, dalam rangka mendukung tugas pengawasan keimigrasian, Budi Argap sekaligus meresmikan Kapal Patroli Bhumi Pura Ksatria Selatpanjang.
Melalui dukungan kapal patroli ini bahwa keimigrasian siap bersinergi dan berkolaborasi dengan institusi penegak hukum lain khususnya di wilayah perairan Provinsi Riau.
"Kapal patroli ini akan digunakan untuk mendukung tugas pengamanan perbatasan laut seperti di Wilayah Selatpanjang dan sekitarnya. Tim gabungan terlibat ialah TNI Polri, Bea Cukai, Rumah Tahanan dan Kejaksaan," demikian Kakanwil Kemenkumham Riau Budi Argap Situngkir.
