Pekabaru (ANTARA) - Penjabat (Pj) Gubernur Riau (Gubri) Rahman Hadi membuka acara rapat koordinasi (Rakor) dan konsultasi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) se-Provinsi Riau. Kegiatan ini diselenggarakan di Pekanbaru, Minggu (13/10) malam.
Turut hadir pada kegiatan ini, Pj Ketua TP PKK Riau, Zuliana Rahman Hadi. Tampak hadir pula Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (PMD Dukcapil) Provinsi Riau, Djoko Edy Imhar, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau, Fariza, serta tamu undangan lainnya.
Rakor ini diselenggarakan selama tiga hari sejak 13 hingga 15 oktober. Pesertanya berjumlah 146 orang yang berasal dari berbagai instansi, diantaranya, Dinas PMD kabupaten/kota. Lalu, anggota TP PKK kabupaten/kota, dan kader posyandu kabupaten/kota se-Provinsi Riau.
Pj Gubri menuturkan bahwa, TP PKK dari berbagai tingkatannya merupakan satu mata rantai kegiatan yang terstruktur dan memiliki satu visi bersama. Tujuannya yaitu meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan 10 program pokok PKK.
Lalu dikatakan, keberadaan TP PKK dinilai penting sebagai mitra pemerintah dalam menjalankan program-program yang ditetapkan dengan cakupan yang sangat luas. Dengan demikian, ia berharap Rakor tersebut menghasilkan sebuah komitmen untuk mencapai sebuah target kerja yang lebih baik.
"Rapat koordinasi dan konsultasi pada hari ini diharapkan nanti akan menghasilkan sebuah program bersama yang dihasilkan dari curah gagas, hasil diskusi, dengan menyerap apa yang menjadi rujukan disampaikan oleh para narasumber. Kemudian, akan menjadi sebuah program yang dilaksanakan secara bersama, kemudian menjadi komitmen untuk kita capai secara bersama-sama," sebutnya.
"Untuk itu, apabila dimanfaatkan dengan baik, tentunya PKK ini memiliki dampak yang sangat signifikan dalam mendorong program-program resmi pemerintah, khususnya pemerintah Provinsi Riau dari seluruh jajaran yang terlibat," imbuhnya.
Lebih lanjut, Pj Gubri mengungkapkan, hari ini yang menjadi persoalan nyata dan menjadi satu diantara topik nasional adalah upaya penurunan prevalensi tengkes atau stunting. Ia jelaskan, prevalensi stunting Provinsi Riau pada 2023 sebesar 13,6 persen, hasil ini lebih baik dari capaian nasional yakni sebesar 21,5 persen. Dengan hasil ini, Provinsi Riau tercatat sebagai provinsi terbaik ke-3 dari 38.
"Ini luar biasa, kami sangat mengapresiasi, semua ini berkat kerja sama. Keberhasilan di tingkat provinsi ini, merupakan hasil akumulasi dari kerja tingkat dasawisma, desa, kelurahan, kecamatan, dan kabupaten, diakumulasi menjadi kerja-kerja provinsi. Jadi bukan kerja yang bersifat parsial, tapi semangatnya adalah hasil kerja bersama," ujarnya.
"Penanganan stunting ini menjadi barometer bagi kita, jadi bukan saja hanya capaian-capaian yang terkait dengan masalah tinggi tubuh dan berat badan, tetapi hal yang menjadi stimulan untuk kita bisa mengendalikan daripada stunting itu adalah program kita bersama, diantaranya adalah program-program yang terkoordinasikan kepada dinas-dinas di tingkat provinsi, kabupaten/kota dengan bantuan dari pembiayaan dari provinsi," sambungnya.
Maka dari itu, Pj Gubri berharap, kerja sama antara TP PKK dengan institusi pemerintah ini akan menghasilkan sebuah kolaborasi dan aransemen bersama. Sehingga, dengan visi dan misi yang kuat tersebut dapat menghasilkan keberhasilan dalam menjalankan berbagai program pemerintah.
"Jadi kalau aransemen itu artinya ditata sedemikian rupa, kemudian masing-masing perkusinya bergerak dengan iramanya masing-masing, tetapi begitu dia melakukan kolaborasi siapapun yang bernyanyi maka hasilnya sama, iramanya sama, tunnya sama," jelasnya.
"Dari 10 program TP PKK ini, berkolaborasi semua tingkatan dibantu oleh pemerintah, diikat oleh institusi yang resmi, digagas oleh semuanya, dan program ini menjadi tujuan nasional, maka semua irama itu akan menghasilkan suatu intonasi yang sama yaitu keberhasilan dalam penyelenggaraan program," tandasnya. (ADV)
