Pekanbaru, (Antarariau.com) - Pemerintah Kota Pekanbaru, Riau, memiliki hutang sebesar Rp200 miliar untuk membayar gaji pegawai honorer akibat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setempat tahun 2014 belum disyahkan DPRD.
"Hutang itu diantaranya untuk membayar sekitar 2.000 tenaga harian lepas yang belum dibayar selama dua bulan," kata Wali Kota Pekanbaru Firdaus MT di Pekanbaru, Selasa.
Menurut dia, pihaknya tidak dapat memahami dengan alasan mengapa APBD 2014 belum juga disyahkan DPRD.
Padahal APBD 2013 sebesar Rp2,255 miliar telah disyahkan pada 21 Desember 2013, tapi untuk tahun ini belum ada penyelesaiannya.
Selain itu, hutang tersebut untuk membayar tenaga honorer Dinas Kebersihan dan Pertamanan Pemkot Pekanbaru serta biaya operasional armada pengangkut sampah.
Bahkan pihaknya prihatin terhadap masalah tersebut karena para tenaga honorer itu sempat terlambat menerima gaji karena belum ada pengesahan APBD 2014.
Demikian pula biaya tersebut untuk berbagai keperluan seperti membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) kendaraan operasional Pemkot Pekanbaru.
Firdaus mengatakan biaya tersebut harus ada karena semua kegiatan harus berjalan, namun dana tersebut tidak ada akibat pengesahan APBD terlambat.
Dia mengharapkan agar anggota DPRD tidak melakukan polemik di media dengan alasan tertentu sehingga dianggap merugikan untuk kepentingan publik.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Pekanbaru Desmianto mengatakan terlambatnya pengesahan APBD 2014 akibat kendala proyek untuk tahun jamak.
Desmianto menambahkan bahwa pihaknya mengupayakan pengesahan APBD 2014 dalam waktu dekat meski telah dilakukan tiga kali penundaan sidang akibat tidak mencapai jumlah anggota DPRD yang hadir.
Pekanbaru Hutang Rp 200 Miliar Akibat APBD Belum Disahkan
