Kampar, (antarariau) - Penilaian Wajar Tanpa Pengecualian perlu persamaan persepsi dan langkah secara integral serta menyeluruh dari semua unsur terkait dalam pengelolaan keuangan negara/daerah karena dalam pelaksanaannya Pemkab seringkali mengalami hambatan dalam mengimplementasikan pengelolaan keuangan daerah secara optimal, transparan dan akuntabel.
"Kondisi tersebut menyebabkan hasil pemeriksaan BPK, baru sebagian kecil Pemkab di seluruh Indonesia yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sedangkan sebagian besar lainnya masih Wajar Dengan pengecualian (WDP)," kata Wakil Bupati Kampar H Ibrahim Ali di Manado, Sulawesi Utara.
Hal tersebut dikatakannya disela-sela acara Peringatan HUT Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) ke-12 dan Seminar Nasional “Mekanisme dan Pola Kerja Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) dalam mengoptimalkan Upaya Penuntasan Pengambilan “Kerugian Negara”, di Hotel Aryaduta Manado Sulawesi Utara 30-31 Mei 2012
Sesuai Inpres Nomor 4 Tahun 2011, BPKP sebagai internal auditor mempunyai peran sebagai Quality Assurance dalam Reformasi Birokrasi, diharapkan dapat membimbing pemerintah daerah dalam mengenali resiko-resiko yang mengancam dalam pencapaian tujuan organisasi.
Dilanjutkan Wabup, pelaksanaan pengelolaan keuangan yang diterapkan selama ini harus terus dibenahi dan ditingkatkan. Sehingga, ditahun-tahun anggaran selanjutnya, akan menjadi lebih baik. “kita terus berupaya menerapkan sistim pengelolaan keuangan yang benar, kepercayaan maupun penilaian dari daerah lain harus bisa memacu semangat menuju kemajuan yang
lebih baik”.tegas Wabup
Selain itu pembenahan yang harus kita lakukan adalah sistim pelayanan yang diterapkan yakni cepat, tepat dengan tidak melanggar aturan-aturan yang ada seperti kelengkapan berkas dan tidak berbelit-belit.
Kemudian langkah-langkah yang harus kita lakukan sesegera mungkin yakni menganalisis karakter setiap staf bahkan dari kuesioner tersebut dapat terlihat karakter setiap bawahan dalam menjalankan tugas yang dilakukannya karena hal ini lah yang menjadi tolak ukur kesuksesan dari berbagai kegiatan kerja yang dilakukan oleh setiap Satker terkait Seterusnya evaluasi kerja guna peningkatan target kerja sehingga apa yang kita harapkan bersama yakni Kampar meraih perdikat WTP dapat tercapai.
Berkaitan dengan itu pula Sekretaris Kabupaten Kampar H Azwan menambahkan bahwa sebagai aparat pemerintah harus mengerti dengan tugas pokok dan fungsi serta bertanggung jawab dalam melaksanakan setiap kegiatan sesuai aturan.
“yang terpenting adalah kita tahu apa yang mesti dikerjakan sesuai aturan berlaku namun perlu di ingat bahwa dalam mengambil satu kebijakan tidak boleh mengabaikan sistim dan aturan perundang-undangan yang berlaku, karena benar kata kita bisa-bisa salah dari segi hukum,” tegas Azwan yang turut hadir mendampingi Wakil Bupati Kampar. Juga hadir Kepala Badan Inspektorat Kabupaten Kampar Helmi Sukra dan sekretaris Mansyur.
Hadir juga ketua Umum Apkasi Seluruh Indonesia H Isran Noor yang juga Bupati Kutai Timur dan selaku nara sumber pada acara seminar yakni Direktur Bareskrim Kepolisian RI (Kapolri) Brijend Polisi Drs Nur Ali, staff Ahli Jaksa Agung RI H.Kamal Sofyan SH M. Hum, kepala Badan Pemeriksa Keuangan Manado Rohmadi Saptogiri, serta perwakilan dari Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI (BPKP RI).
