Riau Tuntut Anggaran Pembangunan Infrastruktur Ditambah

Pekanbaru, 17/8 (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Riau menuntut pemerintah pusat meningkatkan anggaran berupa dana pembangunan infrastruktur yang selama ini dinilai belum adil untuk memperbaiki kekurangan di daerah.

"Kita menuntut pemerintah memberi anggaran pembangunan infrastruktur yang adil dan lebih proporsional untuk Riau," kata Gubernur Riau HM Rusli Zainal, di Pekanbaru, Selasa.

Gubernur mengatakan minimnya sarana infrastruktur menjadi hambatan serius bagi iklim investasi dan pembangunan di Riau. Kendala yang paling krusial adalah buruknya kualitas infrastruktur jalan, listrik dan air bersih.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Riau Firdaus MT mengatakan jalan nasional di Riau berada pada kondisi paling buruk di seluruh jalan lintas Sumatera. Menurut dia, salah satu penyebab adalah alokasi dana untuk instansi PU yang paling kecil di Sumatera, yakni sekitar Rp600 miliar pada tahun ini. Jumlah itu termasuk Rp350 miliar untuk anggaran perbaikan dan penambahan jalan nasional yang panjangnya mencapai 1.226 kilometer di Riau.

"Dengan kondisi jalan nasional kita yang paling panjang di Sumatera, tapi anggaran yang diberikan ke Riau paling kecil. Bahkan, anggaran perbaikan jalan nasional turun 15 persen dari tahun lalu," ujarnya.

Ia memperkirakan kini total ada sekitar seperempat atau 300 kilometer dari seluruh jalan nasional di Riau dalam kondisi rusak. Namun, pemerintah setempat kekurangan dana untuk memperbaiki seluruhnya karena kondisi jalan tua dan sudah tak layak sehingga membutuhkan peningkatan kualitas.

Ia mengatakan saat pagu indikatif Kementerian PU diperkirakan mencapai Rp56,5 triliun dan naik 60 persen, alokasi untuk Riau masih paling kecil di bandingkan daerah lain di Sumatera. Alokasi untuk Riau hanya mencapai Rp800 miliar, jauh lebih kecil dari Aceh yang mencapai Rp1,9 triliun, Sumatera Barat Rp1,7 triliun dan Sumatera Utara sebesar Rp2 triliun.

Menurut dia, selama ini Riau dicap sebagai daerah kaya sehingga selalu mendapat bagian anggaran lebih kecil dari daerah lainnya. Hal tersebut dinilai sangat tidak proporsional karena Riau masih terus berupaya meningkatkan pembangunan infrastruktur di daerah.

"Pihak eksekutif dan legislatif terus berjuang ke pemerintah pusat agar anggaran infrastruktur untuk Riau ditambah," ujarnya.