Jakarta (ANTARA) - Dewan Perwakilan Daerah RI ikut membahas pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) yang mulai dijalankan pemerintah pada Sidang Paripurna Ke-10 Masa Sidang III Tahun 2024–2025, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.
Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin mengatakan bahwa sidang paripurna tersebut digelar setelah para senator menjalani masa reses dan memasuki masa sidang baru.
"Banyak sekali masukan, aspirasi, termasuk juga beberapa usulan kepada pihak eksekutif. Kami semua tadi meng-underline (garisbawahi) beberapa di antaranya program makan bergizi gratis," kata Sultan usai menghadiri sidang paripurna.
Ia mengatakan DPD mendapati banyak sekali temuan di lapangan terkait pelaksanaan program MBG yang akan segera ditindaklanjuti melalui rapat-rapat dengan pemangku kepentingan terkait, misalnya Badan Gizi Nasional, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan kementerian terkait lainnya.
"Sehingga program yang baik ini betul-betul bisa berhasil dengan baik, kemudian output-nya baik dan tidak menjadi masalah," ujarnya.
Sultan memberi contoh temuan pengawasan senator dari wilayah Papua terkait pelaksanaan program MBG, yakni besaran indeks harga makan bergizi gratis yang tinggi.
"Kalau teman-teman di timur ya, di Papua, harga ya, harga atau indeks makan bergizi gratis ini kalau teman-teman di timur itu menurut teman-teman pantauan langsung di bawah itu jauh dari cukup. Ini kan menjadi bahan (pembahasan juga)," ucapnya.
Ia lantas melanjutkan, "Lalu temuan juga di lapangan beberapa di antaranya adalah memastikan siapa yang bertanggung jawab terhadap kadar gizi yang dimakan, apakah BPOM dan lain-lain."
Sultan menyebut temuan-temuan tersebut akan menjadi bahan untuk ditindaklanjuti DPD RI guna menghasilkan rekomendasi yang akan disampaikan kepada pihak pemerintah selaku pelaksana program tersebut.
Mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu menegaskan dukungan DPD RI terhadap program MBG dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui fungsi pengawasan yang dijalankannya.
Meski demikian, Sultan menekankan bahwa lembaganya tidak ingin gegabah dalam menyimpulkan keberhasilan pelaksanaan program MBG melalui unggahan-unggahan yang bersebaran di media sosial terkait ulasan-ulasan soal makanan MBG.
"Kami nggak mau buru-buru dong, maksudnya menyimpulkan hanya karena dari posting-an di sosial media. Makanya kami langsung mau informasi A1. Pertama dari stakeholder terkait, kemudian nanti anggota DPD lagi yang akan turun ke lapangan untuk memastikan itu benar atau tidak," tuturnya.
Program makan bergizi gratis merupakan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang resmi diberlakukan di sekolah-sekolah dan posyandu di 26 provinsi di Indonesia pada Senin (6/1).
