Pekanbaru (Antarariau.com) - Sekretaris Komisi II DPRD Riau Mansyur HS menyebutkan meski bantuan kapal telah diberikan kepada nelayan, namun pemanfataannya masih terkendala besarnya biaya operasional untuk melaut.
"Setelah menerima bantuan kapal para nelayan mengeluhkan biaya operasionalnya, pembelian bahan bakar kapal yang cukup besar, kebanyakan mereka bingung untuk memanfaatkan bantuan ini," sebut Mansyur HS di Pekanbaru, Selasa.
Politisi PKS Riau tersebut menyebutkan, kedepannya yang perlu diperhatikan bukan persoalan banyaknya jumlah bantuan kapal yang dianggarkan tetapi seberapa jauh pemanfataannya bagi nelayan.
"Untuk bantuan kapal ini ada yang diberikan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan ada yang dianggarkan daerah. Jadi kedepannya harus diperhatikan oleh pusat dan daerah, mana yang layak mendapatkan bantuan kapal, efisiensi anggarannya seperti apa," sebut Mansyur.
Ia menyoroti seperti yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir dan Rokan Hilir beberapa waktu lalu, sejumlah kapal bantuan pemerintah "mangkrak" atau tidak difungsikan nelayan.
"Ada di Indragiri Hilir dan Rohil, yang tak dimanfaatkan. Biasanya kapal-kapal ukuran besar yang besar pula biaya operasionalnya. Kalau kapal yang ukuran kecil dimanfaatkan," sambungnya lagi.
Dia juga mengatakan, Panitia Khusus Rancangan peraturan daerah tentang perlindungan nelayan telah memasukan aspek-aspek yang menjadi landasan hukum bagi kesejahteraan nelayan.
"Maka kemarin kita susun raperda tentang perlindungan nelayan, yang didalamnya ada aspek pemberdayaan nelayan, perlindungan bagi nelayan jika nanti kapalnya terbalik saat melaut itu seperti apa, dan juga memerhatikan kesehatannya karena kan ada nelayan yang melaut hingga malam dan berhari-hari," ujar Mansyur.
Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Riau, Herman Mahmud mengatakan Pemprov Riau menyalurkan bantuan kapal dan alat penangkapan ikan kepada nelayan di lima kabupaten.
"Itu bantuan yang bersumber dari APBD Riau itu nilainya mencapai Rp9,4 miliar, terbagi untuk bantuan kapal sebanyak 76 unit, terdiri dari kapal 0,7 GT 18 unit, kapal 1 GT 6 unit, kapal 2 GT 46 unit, kapal 3 GT 7 unit, dan kapal 4 GT sebanyak 1 unit," papar Herman.
Lima kabupaten pesisir yang mendapat bantuan kapal dan alat penangkap ikan itu diantaranya Rokan Hilir (Rohil), Bengkalis, Pelalawan, Kepulauan Meranti dan Indragiri Hilir (Inhil).
DPRD Riau: Nelayan Keluhkan Biaya Operasional Melaut
