Pekanbaru, (Antarariau.com) - Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKP2D) Provinsi Riau akan mengadakan tes untuk mengevaluasi tenaga honorer berdasarkan peta jabatan ideal yang dibutuhkan daerah setempat.
"Kita akan melakukan evaluasi berdasarkan peta jabatan yang ada dari tenaga honorer di masing-masing SKPD sesuai yang dibutuhkan," kata Kepala BKP2D Provinsi Riau, Asrizal di Pekanbaru.
Berdasarkan data yang diterima Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau saat ini ada sekitar 12 ribu tenaga honorer daerah setempat yang terdiri dari 5740 honorer guru, 700 honorer Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arifin Ahmad, 230 bidan desa, honorer Rumah Sakit (RS) Petala Bumi, honorer Rumah sakit Jiwa (RSJ) Tampan dan honorer dari Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) lainnya.
"Totalnya ada sekitar 12 ribu tenaga honorer di Riau," ungkapnya.
Dari ribuan tenaga honorer, kata dia, akan di seleksi dengan sistem Computer Asisted Test (CAT) untuk melihat kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan posisi yang dibutuhkan.
"Kita akan petakan jabatan ideal yang dibutuhkan sesuai dengan funsinya dari jumlah pegawai yang ada, sehingga didapatkan selisih yang menjadi patokan," tuturnya.
Apabila jumlah honorer berlebih dari posisi yang dibutuhkan, lanjut dia, akan dilakikan sosialisasi terhadap tenaga honorer melalui mekanisme tes.
"Supaya akuntabel direncanakan dengan sistem computer asisted test sehingga yang masuk sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi pada bidangnya," kata dia pula.
Dikatakannya, secara ketentuan pengangkatan tenaga honorer tidak diperbolehkan sesuai dengan PP no 48 tahun 2005, namun dalam rangka meningkatkan pelayan publik maka daerah setempat mengisi kekosongan pegawai dengan pengangkatan tenaga honorer.
"Contohnya di bidang pelayanan kesehatan karena kita kurang tenaga, kita butuhkan tenaga honor, begitu juga dengan peningkatan mutu pendidikan dibutuhkan bantuan dari guru bantu," sebut dia pula.
Ia mencontohkan juga mengenai pengurangan angka kematian ibu melahirkan di perdesaan dibutuhkan honorer bidan desa.
"Itu semua dalam rangka pelayanan publik," dia sebutkan.
Pihaknya berharap pada Januari 2017 sudah tersusun peta jabatan ideal dan tenaga honorer dapat menduduki posisi sesuai dengan tupoksinya. Selanjutnya, kata dia, tidak dipungkiri karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berkurang maka rasionalisasi perlu diadakan.
"Kita sadari APBD kita kan kurang, tentu kita juga memikirkan rasionalisasi," sebutnya.
Namun, tidak dijelaskannya rasionalisasi yang dimaksudkan untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau hanya kepada tenaga honorer sesuai dengan evaluasi peta jabatan ideal yang sudah direncanakan.
Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Indonesia mencanangkan program rasionalisasi sebagai salah satu bentuk dari reformasi birokrasi di tubuh kementerian dan lembaga. Rencananya rasionalisasi tersebut akan mengarah pada sekitar satu juta pegawai negeri sipil yang bekerja di kementerian dan lembaga.
Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyebutkan program tersebut menjadi satu hal yang harus dilakukan demi mengefisiensikan belanja serta peningkatan kapasitas para pegawai. (Diana Syafni)
Kurangi Honorer yang Jumlahnya Ribuan, BKP2D Seleksi dengan Sistem CAT
