Janji Pemerintah
Merespons kondisi yang sedang berkembang, Pemerintah berjanji untuk memberikan sejumlah insentif baru.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menawarkan beberapa insentif dan deregulasi industri untuk menghadapi dampak perlambatan ekonomi yang terjadi dalam enam tahun terakhir.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemerintah berencana untuk merilis paket kebijakan yang didisain untuk mempercepat kinerja ekonomi dan menarik dana dari luar.
Kebijakan yang dimaksud Darmin meliputi kebijakan yang berhubungan dengan industri real estate dan sektor keuangan, termasuk tax holiday dan deregulasi.
Konkretnya untuk para pelaku koperasi dan UMKM, Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM memberikan insentif khusus bagi para nasabahnya.
"Yang jelas kami memberikan insentif berupa rescheduling kredit-kredit bagi para pelaku koperasi dan UMKM yang terdampak pelemahan rupiah secara langsung," kata Direktur Utama LPDB KUMKM Kemas Danial.
Ia mencontohkan para pelaku KUMKM yang berhak mendapatkan insentif tersebut adalah mereka yang bergerak di bidang usaha dengan produk barang atau jasa berbahan baku impor.
Contohnya para pelaku UMKM tahu atau tempe dan industri elektronik yang komponennya dari bahan impor.
"Kami berikan penjadwalan ulang kredit dari yang awalnya lima tahun menjadi delapan atau 10 tahun," kata Kemas.
Pelemahan rupiah sendiri kata Kemas sejatinya merupakan fenomena yang dirasakan di hampir seluruh belahan dunia.
"Dampak yang paling dirasakan adalah semakin melemahnya daya beli masyarakat," katanya.
Jadi walaupun KUMKM telah diberikan perkuatan modal dan kelembagaan jika daya beli masyarakat turun maka pendapatan mereka pun tidak akan signifikan.
Namun ia berharap KUMKM di Indonesia tidak terlalu terdampak serius mengingat telah memiliki banyak pengalaman sebagai "bantalan" dalam berbagai krisis dan resesi ekonomi beberapa tahun silam.
Selesai.
