Pemda Inhil bersama HIPMI Sinergi Kemitraan Perusahaan Besar dan UMKM

Tembilahan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, Riau melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPSP) bersama BCP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Inhil siap membangun sinergi penguatan kolaborasi antara pengusaha besar dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai upaya meminimalisir persaingan tidak sehat dalam berusaha.

Sekretaris Umum BCP HIPMI Inhil Ardiansyah Julor menyampaikan realisasi investasi di Inhil berada di posisi tiga tingkat Provinsi Riau. Tingginya investasi tersebut diharapkan membawa dampak baik terhadap pertumbuhan UMKM di Inhil.

"Kita apresiasi realisasi investasi Inhil nomor tiga di Riau, harapan kita investasi yang tinggi tidak hanya menyerap lapangan kerja, tetapi juga berdampak kepada pengusaha lokal serta semakin tumbuhnya UMKM," ujar Ardiansyah Julor dalam Forum Group Discussion (FGD) yang digelar DPMPTSP Inhil, Jumat kemarin.

Ardiansyah berharap DPMPTSP Inhil bisa menjadi garda terdepan dalam menjembatani penguatan kolaborasi antara perusahaan besar dan pengusaha lokal yang ada di daerah.

"Kita tidak ingin misalnya ada BUMN investasi di Inhil tetapi nanti ada pekerjaan-pekerjaan semua dimonopoli oleh anak cucu BUMN itu sendiri, pengusaha lokal hanya jadi penonton," tegas Ardiansyah.

Kepala DPMPTSP Inhil, Haryono menyampaikan pemerintah pusat melalui Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah mengeluarkan peraturan Nomor 1 Tahun 2022 tentang tatacara pelaksanaan kemitraan di bidang penanaman modal antara usaha besar dengan usaha mikro, kecil, dan menengah di daerah.

"Kementerian Investasi telah mengeluarkan Peraturan Nomor 1 tahun 2022, Pengusaha besar wajib melalukan kemitraan dengan UMKM lokal. Kita siap menjembatani penguatan kemitraan tersebut,” kata Haryono.

Haryono menambahkan DPMPTSP Inhil juga akan terus melakukan peningkatan fasilitas dan sistem pelayanan untuk mendukung kemudahan berusaha di negeri seribu parit.

“Kita akan terus meminta masukan dan saran kepada semua pihak,” kata Haryono.

Pada Forum FGD yang bertajuk “Perizinan dan Non Perizinan Berusaha Kabupaten Indragiri Hilir” dihadiri sejumlah pihak penerima manfaat DPMPTSP Inhil seperti badan usaha perusahaan, penyelenggara pemerintah, asosiasi pengusaha, asosiasi profesi dan Ormas.