Bangkinang Kota (ANTARA) - Anggota Komisi I Bidang Hukumdan pemerintahan DPRD Kampar Juswari Umar Said mendukung sikap tegas Penjabat Bupati Kampar Kamsol untuk melaporkan dan menyuruh melaporkan jika menemukan ada mafia jabatan yang menjanjikan iming-iming tertentu dengan imbalan uang.
"Itu merupakan sikap dan tindakan yang patut didukung oleh semua pihak jika ingin pemerintahan berjalan dengan profesional dan berkualitas, untuk menciptakan good governance di pemerintahan Kabupaten Kampar ini," kata Juswari, Kamis.
Dia mengaku sangat mendukung langkah Penjabat Bupati Kampar melaporkan dan menyuruh melaporkan ke ke Aparat Penegak Hukum (APH), baik ke kepolisian, kejaksaan maupun ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ditindak tegas secara hukum.
Kamsol yang dimintai tanggapannya oleh para wartawan usai kegiatan pembekalan UU No.40 tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik di aula rumah dinas Bupati menyampaikan dengan tegas, "Silahkan laporkan siapa yang menerima dan siapa yang memberi jika menemui hal-hal seperti itu, saya tidak ingin ada yang bermain-main atas jabatan tertentu," kata dia.
Ia mengakui mendengar hal itu, ada informasi beredar tentang oknum-oknum yang meminta uang terhadap para pejabat untuk mengisi jabatan kosong di Kampar karena sekitar enam dinas, kepala dinasnya memasuki masa pensiun.
"Ini sedang kita ajukan ke Menteri Dalam Negeri untuk di proses pengisian jabatan yang kosong, tinggal menunggu saja," jelasnya.
Informasi yang beredar, ada sejumlah oknum yang merasa dekat dengan Penjabat Bupati Kampar yang memanfaatkan kedekatan itu berasal dari beberapa kalangan. Ada dari parpol, ada dari kalangan pengusaha dan ada juga oknum lain.
Mereka menjamin bisa mendapatkan jabatan itu, bahkan ada yang sudah menjadi korban menyetorkan uangnya, namun yang bersangkutan tidak ingin diketahui identitasnya oleh masyarakat umum.
"Merugikan ASN yang bersangkutan jika percaya dengan informasi yang disampaikan oleh oknum-oknum itu," kata Kamsol lagi.
Dia tetap akan melakukan rekrutmen pengisian jabatan dengan open biding dan sesuai prosedur dengan aturan, tidak ingin mendengarkan saran pendapat dari orang-orang yang tidak berkompeten, rekam jejak yang bersangkutan itu akan terlihat kualitasnya.
"Silahkan masyarakat menilai sendiri siapa-siapa orangnya, yang terpenting bagi saya mereka yang mampu bekerja secara profesional dan penuh tanggungjawab," ujarnya.
Ada sembilan dinas yang akan pensiun pada akhir 2022 dan 2023 itu adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang dijabat oleh HM Yasir, Dinas Perhubungan yang dijabat oleh Amin Filda, Dinas Ketahanan Pangan dijabat oleh Cokroaminoto, Dinas Lingkungan Hidup dijabat oleh Aliman Makmur, Dinas Perpustakaan dan Arsip dijabat oleh Nurhasani.
Selain itu, jabatan yang juga bakal berakhir adalah Staf Ahli Syamsul Bahri dan Kepala Kantor Polisi Pamong Praja dijabat oleh Nurbit, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dijabat oleh Chalisman serta Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Ali Sabri
Berita Lainnya
Yayasan Riau Madani ultimatum manuver mafia tanah di Kampar
17 October 2024 12:44 WIB
Menteri AHY ungkap sebuah kasus mafia tanah terbesar senilai Rp3,41 triliun
15 July 2024 14:13 WIB
Luncurkan sertipikat elektronik di Pekanbaru, Menteri ATR/BPN basmi praktik mafia tanah
31 May 2024 22:13 WIB
Jejak berliku sang anak mafia di serial drama "Ratu Adil"
26 February 2024 12:51 WIB
Dian Sastrowardoyo tantang diri jadi anak mafia di "Ratu Adil"
23 February 2024 11:22 WIB
Orasi di Pekanbaru, Mahfud MD janjikan berantas mafia sawit kebal hukum
29 January 2024 16:01 WIB
Junimart minta Kapolri evaluasi Polda Riau tangani konflik agraria di Siak
11 July 2023 7:38 WIB
Dua konflik pertanahan di Riau dikritisi anggota DPR RI, Kenapa penyelesaiannya lamban?
04 July 2023 18:07 WIB