Pekanbaru, (antarariau.com) - Wakil Gubernur Riau HR Mambang Mit mengaku sangat menyesalkan terjadinya bentrokan antara perusahaan kelapa sawit negara PTPN V dan warga di Desa Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, Riau.
Mambang di Pekanbaru, Selasa, meminta kedua pihak, terutama masyarakat, harus menahan diri dari segala provokasi yang bisa memicu kerusuhan meluas. "Masing-masing harus bisa menahan diri," kata Mambang.
Ia berharap, kedua pihak yang bertikai mengedepankan dialog ketimbang mementingkan aksi kekerasan. Sebab, tindakan anarkis tidak akan menyelesaikan masalah dan hanya akan mengakibatkan masalah hukum lain.
"Jadi kedua belah pihak dapat menahan diri dan duduk bersama, untuk dapat melakukan perundingan,"katanya.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) Riau, Rizka Utama menambahkan, Pemprov Riau selama ini telah berupaya melakukan fasilitasi konflik itu. Menurut dia, konflik lahan tersebut sudah berlangsung sejak lama dan menjadi perhatian Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta Kementerian BUMN.
"Masalah ini juga sudah lama kita laporkan ke Kemendagri. Namun sejauh ini belum ada perkembangannya dan masih mentok di Pemerintah Pusat," katanya.
Sengketa lahan PTPN V dengan warga Sinama Nenek berlangsung sejak awal tahun 2000, dan hingga kini belum ada penyelesaian. Warga mengklaim perusahaan telah mencaplok sekitar 2.800 hektare tanah adat (ulayat) dan ditanami sawit.
Berbagai penyelesaian, mulai dari negosiasi politik melibatkan pemerintah pusat hingga pengadilan belum bisa menyelesaikan masalah itu.
Pada Senin lalu (21/10), ratusan warga yang datang bersama ormas tertentu menggelar demonstrasi di kantor PTPN V di Tapung Hulu yang berakhir dengan bentrokan. Polisi menahan 38 orang yang terlibat kerusuhan itu.
Selain itu, polisi juga menyita senjata tajam, 32 bom molotov, serta satu pucuk senapan angin. Sedangkan, satu warga menderita luka tembak di kaki dalam bentrokan itu.
Wagub Riau Sesalkan Bentrokan Berdarah di Kampar
