Jakarta (ANTARA) - Australia berusaha untuk bergabung dengan negara lain dalam menjatuhkan sanksi langsung terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin dan memperluas tindakan hukuman keuangan itu kepada anggota parlemen Rusia dan lebih banyak oligarki, kata Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne pada Sabtu.
Amerika Serikat, Kanada, Uni Eropa dan Inggris mengatakan mereka akan menjatuhkan sanksi kepada Putin dan Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov, karena Washington berupaya meningkatkan tekanan pada Moskow setelah invasi Rusia ke Ukraina.
Baca juga: Presiden Rusia Vladimir Putin izinkan operasi militer khusus di wilayah Donbass Ukraina
"Ini adalah langkah luar biasa untuk memberikan sanksi kepada para pemimpin, tapi ini adalah situasi yang luar biasa," kata Payne pada konferensi pers, seraya menambahkan bahwa pemerintah sedang mencari saran tentang bagaimana mengikuti langkah negara lain itu.
"Vladimir Putin memiliki kekuatan pribadi yang tak tertandingi atas negaranya dan dia telah memilih untuk berperang melawan tetangga yang tidak menimbulkan ancaman bagi Rusia, karena dia ingin membalikkan sejarah dan mengambil kebebasan dan demokrasi yang dipilih rakyat Ukraina untuk diri mereka sendiri. "
Dalam sanksi barunya, Payne mengatakan Australia akan menargetkan 339 anggota Duma, majelis rendah parlemen Rusia dan delapan oligarki lagi. Langkah-langkah baru tersebut mengikuti serangkaian sanksi Australia yang diumumkan awal pekan ini.
“Prioritas langsung berikutnya adalah melanjutkan sanksi terhadap lingkaran dalam Vladimir Putin dan industri pertahanan Rusia,” kata Payne.
Baca juga: Vladimir Putin: Rusia terus desak Barat penuhi tuntutan keamanan
Baca juga: Xi Jinping-Putin sepakat perkuat komunikasi dan koordinasi bantu Afghanistan
Sumber: Reuters
Australia siap untuk bergabung dalam gerakan beri sanksi pada Putin
Arsip - Tangkapan layar Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne berbicara dalam "A Keynote Speech by Australia’s Minister for Foreign Affairs — The Hon. Marise Payne" melalui kanal YouTube Sekretariat FPCI, Jakarta, Kamis (9/9/2021). (ANTARA/Katriana)
