Pekanbaru, (antarariau.com) - Anggota DPD dari Provinsi Riau Instiawati Ayus mengkritisi kekosongan jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Riau dan menilai perlu melakukan terobosan dengan cara lelang jabatan seperti yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.
"Jokowi saja berani melelang jabatan kepala dinas, kenapa di Riau tidak," kata Instiawati kepada Antara di Pekanbaru, Kamis.
Posisi Sekda Provinsi Riau sudah kosong sekitar satu bulan terakhir setelah pejabat lama Wan Syamsir Yus memasuki waktu pensiun.
Sebelumnya Gubernur Riau Rusli Zainal mengusulkan tiga nama pengganti namun semuanya ditolak oleh Menteri Dalam Negeri.
Menurut Instiawati, Menteri Dalam Negeri tidak akan mungkin menolak nama pengganti apabila sosok-sosok yang diusulkan gubernur kapabel dan tidak berpotensi menimbulkan masalah dalam pemerintahan Riau ke depan.
Ia menilai tiga nama itu diusulkan gubernur sangat bersifat politis sehingga ditolak mentah-mentah oleh pemerintah pusat.
Apalagi, Pemprov Riau kini dalam permasalahan yang kompleks terkait kasus yang melibatkan Rusli Zainal sebagai tersangka kasus dugaan suap PON XVIII dan korupsi kehutanan.
"Menteri Dalam Negeri pasti sudah membedah tiga nama itu secara jitu, mana yang sedang bersalah, mana yang akan masuk dalam masalah dan berpotensi menimbulkan masalah," ujarnya.
Karena itu, Instiawati meminta kepemimpinan yang sekarang bersikap lebih arif dan tidak memaksakan tiga nama yang ditolak itu lagi. Lelang jabatan Sekda dinilainya akan membuka peluang kepada para birokrat yang benar-benar profesional untuk bisa berkarya secara terbuka dan adil.
"Riau tidak kehabisan birokrat profesional, tapi kebanyakan mereka terlanjur dikotak-kotakan dan tersembunyi di pelosok kabupaten/kota," ujarnya.
Selain itu, ia menilai sangat tidak arif apabila gubernur hanya mengeluh terkait ditolaknya tiga nama tersebut namun tidak mencari solusi pengganti yang lebih baik. Sebabnya, kekosongan jabatan Sekda merupakan sebuah kepincangan dalam pemerintahan.
"Kalau terlalu lama ya pemerintahan bisa tidak berjalan, karena gubernur hanya jabatan politik," ujarnya.
