Kabupaten Siak masuk kategori paling peduli HAM di Riau

id hari HAM, HAM Siak, Pemkab siak, siak

Kabupaten Siak masuk kategori paling peduli HAM di Riau

Asisten Setda Siak Jamaluddin ketika mengikuti Pidato Presiden peringatan HAM sedunia. (ANTARA/HO-Pemkab Siak)

Siak (ANTARA) - Kabupaten Siak termasuk 200 kabupeten/kota yang peduli terhadap Hak Asasi Manusia dengan kategori tertinggi di antara lima daerah di Provinsi Riau karena memilikirencana aksi HAM pada peringatan HAM se-dunia tahun 2020.

"Untuk Provinsi Riau ada lima Kabupaten /Kota, yaitu Kabupaten Siak mendapat kategori peduli, dan empatnya lagi Kabupaten Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan dan Kota Pekanbaru dalam kategori hampir peduli. Jadi Kita yang kategori tertinggi," kataAsisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Siak Jamaluddin, Kamis.

Hal itu disampaikannya usai mengikuti kegiatan Pidato Presiden Republik Indonesia dalam Rangka Peringatan Hari HAM Sedunia Tahun 2020. Kegiatan tersebut diikuti oleh Gubernur, Wali Kota dan Bupati di seluruh Indonesia secara virtual.

Jamaluddin mengatakan, Presiden menyampaikan tentang komitmen pemerintah. Ke depan, lanjut Jamal, Pemerintah menyiapkan rencana peraturan pemerintah tentang Rencana Aksi Nasional HAM periode ke lima yakni di tahun 2021-2025.

"Jadi ini yang menjadi tugas kita ke depan untuk melaksanakan rencana aksi ini, yang terdiri dari kepedulian kita terhadap HAM diantaranya kaum perempuan, disabilitas, dan stunting. Inilah target kita yang harus kita usahakan ke depan, kemudian tentu saja ini akan kita evaluasi nanti terhadap OPD yang terkait masalah ini," terangnya.

Presiden Joko Widodo dalam sambutannya menyampaikan bahwa masalah kebebasan beribadah masih terjadi di berbagai daerah. Ia meminta agar aparat di pusat dan daerah menyelesaikan persoalan tersebut secara damai.

"Saya mendengar masih ada masalah kebebasan beribadah di beberapa tempat. Untuk itu, saya minta agar aparat pemerintah pusat dan daerah secara aktif dan responsif untuk menyelesaikan masalah ini secara damai dan bijak,"sebutnya.

Di sisi lain, Jokowi menekankan bahwa pembangunan infrastruktur juga harus didedikasikan untuk prasarana panduan HAM. Dengan menjamin keterjangkauan hak mobilitas, kesehatan, pangan dan kebutuhan dasar yang merata termasuk bahan bakar satu harga.

"Demikian pula pembangunan sumber daya manusia dengan memastikan penurunan kasus stunting serta keterjangkauan pendidikan yang memadai, terutama di daerah terpencil dan pulau terluar. Dan juga memberikan perhatian khusus kepada saudara-saudara kita penyandang disabilitas, kita telah membentuk komisi nasional disabilitas yang berorientasi pendekatan HAM," pungkasnya.