Pekanbaru, (Antarariau.com) - Pelaksana Tugas Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman menegaskan evaluasi terhadap kinerja badan usaha milik daerah yang dikelola Pemprov sangat diperlukan untuk meningkatkan kinerja, serta pertanggungjawaban terhadap penggunaan uang negara.
"BUMD itu bukan perusahaan pribadi, tapi milik daerah. Ini juga sudah didiskusikan dengan DPRD, jadi BUMD seperti ini harus dievaluasi," kata Arsyadjuliandi Rachman kepada wartawan di Pekanbaru, Sabtu.
Hal tersebut disampaikan politisi yang akrab disapa Andi Rachman ini terkait kendala yang dihadapi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau ketika melakukan audit terhadap BUMD PT Sarana Pembangunan Riau (SPR).
Sebelumnya, manajemen PT SPR dikeluhkan oleh BPKP karena menolak memberikan laporan keuangan. Padahal, audit BPKP tersebut merupakan permintaan Pemprov Riau.
Menanggapi hal itu, Andi Rachman meminta manajemen BUMD harus lebih terbuka dalam proses audit. Ia berharap hasil audit BPKP bisa memberikan rekomendasi untuk membenahi BUMD yang ada.
"Tidak boleh ada yang ditutupi, karena pembentukannya menggunakan uang rakyat," ujarnya.
Selain itu, ia mengatakan Pemprov Riau akan terus melakukan pengawasan terhadap BUMD milik Pemprov Riau. Ia berpesan pengelolaan perusahaan daerah harus jelas pertanggungjawabannya, dan harus taat aturan yang berlaku.
"Semua ada aturannya, jangan ada yang bertindak semaunya," kata Andi.
Sebelumnya, BPKP Riau juga telah mengaudit BUMD milik Pemprov Riau yaitu PT Riau Investment Corp (RIC). Dari hasil audit itu, BPKP dalam salah satu rekomendasinya menyebutkan perusahaan daerah tersebut perlu segera membenahi aturan internal.
Sebabnya, jajaran direksi maupun komisaris belum memiliki aturan yang jelas tentang hak dan kewajiban mereka sehingga rawan terjadi penyalahgunaan jabatan.
Seperti diketahui, Pemprov Riau memiliki sejumlah perusahaan daerah yang kinerjanya tidak sebanding dengan banyaknya penyertaan modal yang diterima. Seperti PT Bank Riau-Kepri, dimana Pemprov Riau menjadi pemegang saham mayoritas, selama dua tahun terakhir mengalami masalah internal karena tidak memiliki direktur utama.
Selain itu, BUMD Riau lainnya yang bermasalah adalah maskapai PT Riau Airlines yang seluruh pesawatnya disita karena terlilit hutang di bank.
Gubernur: Evaluasi BUMD Mutlak Diperlukan
