Pekanbaru, (antarariau.com) - Pemprov Riau tidak terlibat dalam mengelola Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) seluas 83.068 hektare, meski berada di Riau dan taman nasional itu dikelola bersama antara Balai TNTN serta World Wildlife Fund for Nature (WWF).
"Permasalahan yang ada di TNTN murni domain pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kehutanan, namun kabupaten dan provinsi hanya ikut memberi dukungan," ujar Kepala Dinas Kehutanan Riau, Zulkifli Yusuf di Pekanbaru, Rabu.
Dia menjelaskan agar pembagian kewenangan secara utuh berada di pemerintah pusat, diantaranya untuk hutan konservasi dan pemeliharaan gajah Sumatera atau harimau Sumatera kewenangan mutlak berada di Kementerian Kehutanan.
Kemudian Kementerian Kehutanan khususnya Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi, mendirikan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang dikhususkan untuk mengelola Tesso Nilo yang bernama Balai TNTN dan berkolabolasi bersama WWF.
"Karena Tesso Nilo merupakan areal konservasi, maka pemerintah daerah hanya ikut berpartisipasi karena keterkaitan dengan wilayah kabupaten maupun provinsi. Untuk TNTN domain pemerintah pusat," tegasnya.
Masalah perambahan liar yang dilakukan masyarakat di hutan TNTN yang terus terjadi hingga kini dan telah lama menimbulkan korban puluhan ekor gajah mati dibunuh menggunakan racun, seiring dengan hilangnya habitat yang beralih fungsi menjadi perkebun sawit.
"Jangan seolah-olah pemasalahan kehutanan di Tesso Nilo karena tejadi di Riau, maka menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan provinsi. Selama ini ada kecendrungan begitu, memang kalau otonomi diartikan secara utuh begitu, tapi pada kenyataannya tidak demikian," katanya.
