Jakarta (ANTARA) - Staf Ahli Menteri PPN/Bappenas Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Vivi Yulaswati, mengatakan kebutuhan pendanaan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) semakin meningkat akibat pandemi COVID-19.
"Pandemi COVID-19 yang kita hadapi hampir selama dua tahun ini telah membuat pencapaian SDGs menjadi semakin besar tantangannya," kata Vivi saat konferensi pers virtual pada Senin.
Peta jalan SDGs Indonesia menuju 2030 menyebutkan estimasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai proyeksi target SDGs sebesar Rp67.083 Triliun, dengan selisih atau gap kebutuhan pendanaan sekitar Rp14,1 ribu triliun yang masih harus dipenuhi.
Baca juga: Penerimaan pajak Pekanbaru tumbuh 8,5 persen saat pandemi COVID-19
"Setelah pandemi, kebutuhan pendanaan ini mengalami peningkatan yang signifikan secara global, sudah ada estimasinya yang meningkat sekitar 70 persen. Bila kita menggunakan benchmarking tersebut, tentunya kebutuhan Indonesia menjadi lebih besar lagi," ujar Vivi yang juga menjadi Kepala Sekretariat Nasional TPB/ SDGs Indonesia.
Vivi mengatakan target-target SDGs tidak boleh berubah meskipun ada pandemi, seperti yang telah diarahkan oleh Presiden Joko Widodo saat SDGs Annual Conference pada akhir tahun 2020.
Mengingat kebutuhan pendanaan pembangunan yang meningkat serta keterbatasan anggaran pemerintah, lanjut Vivi, maka untuk mencapai kebutuhan pendanaan SDGs dibutuhkan upaya-upaya terobosan.
"Diperlukan terobosan-terobosan baru agar dapat dilakukan percepatan dalam mencapai target-target SDGs tersebut, baik itu melalui inovasi, dan mengembangkan serta memperjuangkan cara-cara yang lebih efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang lebih maksimal," katanya.
Baca juga: Bisnis properti Bekasi mulai merangkak naik usai dihantam pandemi COVID-19
Vivi menyebutkan bahwa Presiden telah meminta secara khusus kepada Menteri PPN/Bappenas untuk mengorkestrasikan percepatan pencapaian target-target SDGs secara berkelanjutan, termasuk dalam hal pembiayaan.
Menurut Vivi, strategi pendanaan SDGs tidak bisa hanya mengandalkan anggaran pemerintah dan sumber pendanaan konvensional lainnya, namun diperlukan berbagai sumber lain di luar pihak pemerintah, termasuk perusahaan atau pelaku usaha, filantropi, pasar modal, impact investing, hingga masyarakat dengan crowdfunding.
"Sumber-sumber tersebut merupakan sumber pendanaan potensial untuk menutup gap kebutuhan pendanaan SDGs,” tutur Vivi.
Baca juga: Anak usaha Garuda Indonesia terus berinovasi di tengah pandemi COVID-19
Oleh sebab itu, ia menekankan pentingnya segala bentuk upaya orkestrasi, sinergi, dan integrasi yang menghubungkan seluruh potensi pendanaan inovatif untuk pencapaian SDGs.
"Salah satu yang kami upayakan adalah saat ini mengembangkan SDGs financing hub. Konsep ini akan didiskusikan lebih lanjut dalam berbagai agenda di G20," katanya.
Baca juga: Di tengah pandemi COVID-19, Bapenda Bengkalis beri potongan 15 persen ke Wajib Pajak
Kebutuhan pendanaan SDGs meningkat akibat pandemi COVID-19
Staf Ahli Menteri PPN/Bappenas Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Vivi Yulaswati, saat konferensi pers virtual pada Senin (20/12/2021). (ANTARA/Rizka Khaerunnisa)
