Indonesia belum sepenuhnya terapkan kebebasan berdemokrasi

Pekanbaru (ANTARA) - Berdasarkan hasil surveiThe Economist Intelligence Unit tahun 2019, Indonesia belum sepenuhnya menerapkan kebebasan berdemokrasi bagi warga negara terutama di bidang politik. Ini dibuktikan dari peringkat demokrasi Indonesia pada posisi 64 dari 167 negara, dengan menggunakan skala 1 sampai 10, dimana 1 adalah skor demokrasi terburuk.

"Kita belum sepenuhnya bebas, kita lebih buruk dari Malaysia yang miliki peringkat 43 dan dari Timur Leste yang berada di posisi 41," kata Penelltl Salful Mujanl Research and Consulting (SMRC) Saidiman Ahmad pada acara Workshop & Story Grant SEJUK (Serikat Jurnalis untuk Keberagaman) Sumatera secara daring, Selasa.

Workshop & Story Grant SEJUK Sumateradigelar selama tiga hari mulai Selasa hingga Kamis diikuti 15 jurnalis yang diawal seleksi jadi peserta.

Acara yang digelar Serikat Jurnalis untuk Keberagaman bekerja sama dengan Internews menggelar Webinar Workshop dan Story Grant untuk jurnalis yang digelar di empat wilayah sebagai upaya menguatkan prinsip-prinsip jurnalistik yang menghargai keberagaman agama atau keyakinan, keberagaman seksual dan etnis.

Empat wilayah program ini meliputi Jakarta, Jawa Barat dan Banten, Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku, Maluku Utara dan Papua.

Webinar Workshop & Story Grant kali ini mengambil tema "Jurnalisme Keberagaman: Merawat Toleransi di Tengah COVID-19".

Dalam seminar,Saidiman Ahmad mengatakan sejauh ini para pemimpin di Indonesia masih menganut dan menerapkan kebebasan positif bukan kebebasan negatif dimana sesuai konsep pengelompokan kebebasan oleh Isaiah Berlin sejarawan Rusia.

Dia mengatakan konsep kebebasan positif adalah merujuk pada suatu keadaan di mana seseorang itu bebas untuk menata hidup,

bebas untuk berpartisipasi untuk mengontrol hidup kita. Sedangkan kebebasan negatif mengacu pada suatu keadaan di mana kita bebas dari paksaan orang lain. Bebas dari tindakan semena-mena orang lain.

"Jadi dalam konsep Indonesia kini artinya pendapat negara masih menentukan sikap dan perbuatan masyarakat," katanya.