Biaya Pemilihan RT Sebaiknya Dianggarkan Dalam APBD

Pekanbaru,11/4 (ANTARA) - Sejumlah warga Pekanbaru (Riau) terutama yang bermukim di Kelurahan Simpang Tiga mengharapkan, biaya pemilihan pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru. Menurut Ilham (29), seorang warga masyarakat Kelurahan Simpang Tiga kepada pers, Ahad, dalam pemilihan RT maupun RW masyarakat dituntut untuk berpartisipasi. "Ini tentu saja memberatkan masyarakat, walaupun tidak dipatok berapa partisipasinya. Dikarenakan bukan hanya untuk pemilihan ketua RT maupun RW saja masyarakat diminta berpartisipasi. Tetapi juga dalam berbagai kegiatan, misalnya karang taruna, HUT kota dan kegiatan lainnya," kata dia. Hal senada juga disampaikan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pekanbaru, Ir A Z Fachri Yasin. Dia mengatakan, seharusnya pemilihan ini dianggarkan. Walaupun anggaran tidak terlalu besar. "Misalnya saja setiap pemilihan RT maupun RW dianggarkan sebesar Rp1 juta," kata dia. Menurut dia, dalam setiap pemilihan RT dan RW, masyarakat diberikan pendidikan politik sehingga nantinya dalam pemilu legislatif maupun pilkada, tidak perlu mengajarkan masyarakat untuk menggunakan hak politiknya. "Jangan hanya dianggarkan untuk kegiatan yang besarnya saja. Tetapi juga kegiatan-kegiatan yang kecil seperti ini," kata dia. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Pekanbaru, Muhammad Fadri mengatakan, pemilihan RT dan RW memang tidak dianggarkan dalam APBD. "Pemerintah kota (pemkot) yang tidak mengajukannya. Makanya pemilihan RT dan RW tidak dianggarkan," kata dia. Menurut dia, dalam hal ini aparatur negara jangan melakukan pemaksaan jika masyarakat tidak mau menyumbang.