Pekanbaru (Antarariau.com) - Pemerintah Provinsi Riau memilih tidak "cengeng" untuk melakukan resistensi terkait banyaknya tenaga kerja asing asal Tiongkok diproyek infrastruktur didaerah itu, melainkan memilih untuk makin perketat pengawasan dan memacu peningkatan daya saing sumber daya manusianya dari sektor pendidikan.
"Itu konsekuensi kita masuk ke pasar dunia, apalagi masalah investasi (asing) ada kaitannya dengan tenaga kerja," kata Arsyadjuliandi (Andi) Rachman kepada Antara di Pekanbaru, Kamis.
Andi mengatakan ada kesepakatan ditingkat pemerintah pusat perihal tenaga kerja asing (TKA) tersebut. Sedikitnya 700 TKA Tiongkok kini berkerja disejumlah proyek pembangunan pembangkit listrik milik negara di daerah Tenayan Kota Pekanbaru dan Kota Dumai.
Andi mengatakan pemerintah daerah tidak bisa melakukan intervensi untuk menolak kehadiran mereka, selain melalui pengetatan pengawasan.
Pada awal tahun ini, Pemprov Riau melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah memulangkan beberapa TKA Tiongkok yang bermasalah perizinannya.
"Bidang pengawasan ini yang begerak mengawasi karena bisa jadi komitmen yang ada dalam perizinan, tapi diselipkan yang lain. Ini perlu pengawasan di daerah. Kita pada awal tahun sampai harus pulangkan karena tak ada izin yang lengkap, menyisip-nyisip itu, dan ada dari mereka berkerja tak sesuai kompetensi mereka," katanya.
Menurut dia, kedatangan TKA Tiongkok yang bekerja hingga sebagai buruh kasar, sebenarnya merugikan bagi peluang tenaga kerja lokal, apalagi kalau level pekerjaan itu sebenarnya bisa ditangani oleh SDM lokal ataupun nasional.
"Namun, dari sisi saya pengusaha, itu wajar. Saya bawa uang, saya perlu orang saya yang memegangnya atau mencatatnya disini untuk mengawasi. Tapi ya itu tadi, level pekerjanya seperti apa, yang mana profesional atau butuh persyaratan tertentu, atau memang dalam pembangunan supaya lancar aman investasi luar ini, merasa yakin kalau semua dikerjakan oleh orang dia," lanjut Andi.
Ia mengatakan akan segera meminta data statistik apakah penambahan jumlah TKA meningkat secara proporsional dengan pertumbuhan industri di Riau. Selain itu, ia juga akan memastikan bahwa setiap investor asing yang membawa TKA harus menyepakati komitmen dan melakukan transfer teknologi.
"Seperti di PLTU Tenayan Raya, kontraktor dari Cina sedang melatih pihak PLN-nya. Kalau sudah selesai dan dalam perjanjian mereka harus pulang, ya harus pulang," katanya.
Selain itu, ia mengatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Pemprov Riau sudah berkomitmen dalam peningkatan daya saing masyarakat.
Setelah pendidikan menengah atas kini menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, maka ke depannya akan lebih diperbanyak pembangunan sekolah menengah kejuruan (SMK) dan balai latihan kerja.
"SMK kini harus fleksibel, harus cepat membaca kebutuhan pasar untuk pengembangan ke depan. Sekarang ini eranya teknologi informasi, maka ini yang harus kita tangkap," katanya.
Kemudian, ia mengatakan Pemprov Riau juga mengajak lembaga dan kementerian untuk membuka institusi pendidikan di Riau. Pemerintah daerah akan menyediakan lahan serta penggunaan gedung-gedung yang tidak terpakai untuk dikerjasamakan membangun lembaga pendidikan.
Contoh yang sudah ada diantaranya adalah sekolah pilot berkerjasama dengan Kementerian Perhubungan di Japura Kabupaten Indragiri Hilir, IPDN di Kota Pekanbaru, pusat riset dan teknologi bekerjasama dengan Kementerian Perindustrian di Kota Pekanbaru, sekolah teknologi pangan, dan pelatihan tenaga pendamping di Rimbo Panjang Kabupaten Kampar.
"Yang terbaru adalah di Dumai, Kementerian Perikanan dan Kelautan setuju untuk membangun politeknik kelautan didekat terminal agro yang lama tidak terpakai sekian tahun. Kita sudah survei dan ditawarkan, akhirnya sudah dianggarkan di APBN 2017," kata Andi Rachman.
Ia menambahkan, terobosan dalam strategi memajukan SDM secara jangka panjang akan menguntungkan Riau dalam menghadapi persangaian di pasar bebas.
Gubri: Pemprov Tidak "Cengeng" Hadapi Masuknya TKA Tiongkok
