Pekanbaru (ANTARA) - Ketua Komisi III DPRD Provinsi Riau Markarius Anwar menjadi narasumber dalam acara forum perangkat daerah dalam rangka peningkatan pelayanan publik untuk optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertempat di Aula Bapenda Provinsi Riau, Kamis (9/3).
Ketua Komisi III DPRD Provinsi Riau Markarius memaparkan kondisi APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2022 dan 2023. Kemudian, Markarius juga menjelaskan permasalahan pajak dan retribusi daerah.
"Ada beberapa identifikasi permasalahan pajak dan retribusi daerah, yaitu sarana dan prasarana dalam peningkatan layanan di UPT/UP dengan fasilitas yang belum memadai dan optimalisasi retribusi daerah yang belum optimal, seperti potensi retribusi tempat khusus parkir yang belum terealisasi dan fasilitas pada OPD pemungut retribusi yang kurang memadai," kata Politisi PKS ini.
Dia menambahkan terkait data base wajib pajak khususnya data wajib pajak kendaraan bermotor, masih belum sinkron dengan regident centre korlantas polri sehingga menjadi salah satu identifikasi permasalahan pajak.
"Pendapatan daerah merupakansalah satu sumber utama pendanaanpembangunan daerah. Oleh karenanya, perlu strategi yang baik mulai dari penyusunan data base Wajib Pajak (WP) yang terintegrasi, berbasis teknologi informasi, penyusunan pemetaan potensi pajak dan retribusi daerah, adanya role model pelayanan pajak pada salah satu UPT/SAMSAT, pengelolaan retribusi daerah yang terintegrasi dan berbasis teknologi informasi dan penguatan regulasi terkait pemeriksaan Pajak Air Permukaan (PAP)," tutur Markarius.
Menurutnya, kemandirian fiskal merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan daerah dalam mengelola keuangan.
Turut hadir dalam acara ini, Kepala Bapenda Provinsi Riau Syahrial Abdi, Kepala Bapedalitbang Provinsi Riau Heri Yanto, beserta pejabat fungsional dan peserta rapat lainnya. (ADV).
