Progres transaksi e-katalog lokal Meranti tertinggi di Riau

id Business Matching,Menko Luhut Panjaitan ,Bupati Meranti Adil

Progres transaksi e-katalog lokal Meranti tertinggi di Riau

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan memberikan pemaparan kepada peserta kegiatan Business Matching Tahap IV yang terdiri dari unsur Polri, TNI, Kementerian dan Lembaga pemerintah daerah seperti Gubernur, Bupati/Walikota, termasuk juga Bupati Kepulauan Meranti yang dilaksanakan di Bali, Kamis (6/10/2022). (ANTARA/Kominfo Kepulauan Meranti)

Selatpanjang (ANTARA) - Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil menghadiri kegiatan Business Matching Tahap IV di Nusa Dua Convention Center, Bali, Kamis (6/10).

Acara tersebut dibuka langsung oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RILuhut Binsar Pandjaitan menyampaikan, kegiatan ini menjadi ajang baik untuk menunjukkan komitmen nyata keberpihakan pemerintah terhadap produk dalam negeri, UMKM dan koperasi.

"Kita harus membangun kekompakan untuk bisa menggunakan produk dalam negeri ini. Kita harus rapatkan barisan dan harus tahan inflasi kita. Bagaimana menahan inflasi itu sebenarnya adalah pertahanan dalam negeri," kata Luhut.

Menko Luhut mengapresiasi Polri, Gubernur, Bupati dan Walikota Khususnya Menteri PAN RB Abdullah Azwar Anas, dimana progres berjalan sangat luar biasa. Dimulai dari kerja keras sejak bulan April yang lalu untuk mencapai target belanja P3DN yang sebelumnya ditargetkan sebesar 400 triliun namun saat ini sudah terealisasi sebesar 480 triliun.

"Kalau ini benar produknya dalam negeri, akan berdampak nanti dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi kita dan juga penciptaan hampir 2 juta lapangan kerja. Saya berharap Business Matching ini dapat mempercepat realisasi tersebut. Kita targetkan sampai akhir tahun ini seluruh belanja PDN non pinjaman dapat direalisasikan lebih 90 persen atau lebih 800 triliun. Kita bisa kalau kita kompak. Jadi saya mohon nanti teman-teman Gubernur, Bupati dan Walikota, ayo kita lakukan", jelasnya.

Luhut menyatakan bisa sedikit berbangga bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini sudah membaik. Saat ini sudah kembali tumbuh di atas persen dengan nilai PDP sebelum pandemi. Ini semua hasil kerjasama semua pihak.

"Ayo kita tunjukkan bahwa bangsa kita bangsa yang besar, bangsa yang kompak dan bisa bersama-sama mengatasi keadaan sulit di negeri ini seperti saat kita mengatasi COVID-19 kemarin", tegasnya.

Sementara itu, Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil menyatakan kesiapan menjalankan kebijakan pemerintah melalui Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

Berdasarkan progres pencapaian e-katalog lokal yang diterbitkan LKPP Republik Indonesia per tanggal 27 September 2022, Kabupaten Kepulauan Meranti menduduki urutan pertama diantara 13 Kabupaten/Kota/Provinsi di wilayah Riau dengan pencapaian e-katalog lokal tertinggi di angka transaksi Rp1.943.429.000.

"Alhamdulillah, sejak arahan Bapak Presiden April lalu, Pemkab Kepulauan Meranti terus mengambil langkah-langkah terobosan untuk menggenjot pencapaian transaksi e-katalog lokal. Ini dibuktikan dengan pencapaian transaksi tertinggi saat ini di wilayah Provinsi Riau", ungkap Bupati Adil.

Bupati Adil juga mengimbau seluruh pelaku usaha di Meranti untuk bekerjasama, dan terus meningkatkan produktifitas melalui Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dalam rangka pencapaian target dan pemulihan ekonomi nasional.

"Untuk itu, kami mengajak seluruh pelaku usaha lokal, UMKM, bekerjasama dengan pemerintah untuk meraih hasil yang maksimal. Ini adalah bentuk keberpihakan pemerintah terhadap seluruh pelaku usaha khususnya di Kepulauan Meranti. Saya sangat berharap ini dapat terus kita lakukan", tambahnya.

Dapat disampaikan juga, kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI terkait Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia di Jakarta Convention Center pada 24 Mei 2022 lalu. Kegiatan ini digelar oleh Polri dan dihadiri ratusan pejabat yang terdiri dari unsur Polri, TNI, Kementerian dan Lembaga pemerintah daerah seperti Gubernur, Bupati dan Walikota.