DPRD: Pungli BKD Tamparan Bagi Gubernur Riau

Pekanbaru, 19/4 (ANTARA) - Kalangan parlemen menilai, pungutan liar yang dilakukan oknum petugas di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau terhadap calon pegawai negeri sipil formasi penerimaan 2009 dan 2010 merupakan tamparan bagi Gubernur Riau Rusli Zainal.

"Pungli itu sangat memalukan, sekaligus tamparan bagi aparatur, khususnya gubernur yang selalu mengagung-agungkan telah menjalankan pemerintahan yang bersih di Riau," kata Ketua DPRD Provinsi Riau Bagus Santoso di Pekanbaru, Selasa.

Sehari sebelumnya, sejumlah calon pegawai negeri sipil (CPNS) mengaku dimintai uang sebelum menerima SK pengangkatan sebagai PNS oleh oknum petugas BKD Provinsi Riau sebesar Rp200 ribu.

Meski menolak untuk memberi uang sebagai bentuk protes terhadap pungli, namun para CPNS itu tidak mempunyai pilihan lain karena SK pengangkatan yang seharusnya menjadi hak mereka ditahan pegawai BKD Riau.

Bagus mengatakan, pungutan atau "upeti" yang dilakukan oknum BKD terhadap calon-calon pelayan masyarakat itu merupakan tindakan yang salah karena tidak memiliki dasar apa pun dan tidak diatur dalam peraturan.

Oknum BKD dinilai telah mengada-adaKAN yang tidak ada dengan dalih sebagai biaya pengganti perlengkapan administratif seperti map, "compact dist", kertas, dan lain-lain yang diberikan kepada CPNS dalam satu bundelan.

Bagus berharap Inspektorat Provinsi Riau selaku pengawas kinerja PNS segera menindaklanjuti dengan mengusut tuntas pungli yang terjadi di BKD secara transparan.

Jika terbukti bersalah, maka oknum BKD yang melakukan pungli itu harus mendapatkan sanksi sebagai bentuk hukumam sesuai aturan yang berlaku serta diumumkan kepada publik sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat.

"Kita lihat, jika inspektorat dan BKD terbuka, maka kami cukup mendorong saja agar kasus itu diselesaikan. Tetapi jika tidak, maka kami akan meminta klarifikasi dari kedua belah pihak," tegas politisi PAN itu.

Kepala BKD Provinsi Riau Said Saqlul Amri hingga kini masih sulit dimintai keterangan untuk mengklarifikasi dugaan pungli yang dilakukan para bawahannya itu.

Kepala Biro Humas Sekretaris Daerah Provinsi Riau Chairul Riski menyatakan, pungutan yang dilakukan terhadap ratusan CPNS itu bukan pungli, melainkan sebagai pengganti biaya administrasi yang bersifat tidak memaksa.