Pekanbaru, (Antarariau.com) - Legislator Komisi A DPRD Riau mengritik KPU dan Bawaslu setempat karena kurang melakukan sosialisasi tentang cara menghadapi sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi sehingga diduga hal ini dilakukan agar penggugat selalu kalah.
"Tidak pernah penggugat menang karena kurang sosialisasi KPU dan Bawaslu tentang bagaimana bersengketa Pilkada di MK. Triknya penggugat tidak akan menang kalau tidak ada laporan Bawaslu atau pun Panitia Pengawas Pemilihan Umum. Itu yang tidak disosialisasikan," kata Legislator Komisi A DPRD Riau, Sugianto di Pekanbaru, Senin.
Hal itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat Komisi A DPRD Riau dengaN KPU serta Bawaslu Riau. Karena itu dia menilai kedua lembaga itu sudah melakukan penzaliman terhadap peserta pemilu.
Dia mengatakan, selama proses pilkada banyak yang melaporkan ke Panwaslu atau pun Bawaslu, namun tidak diakomodir. Bahkan dibalas juga tidak surat pengaduan laporan itu.
Kemudian, lanjut dia, pada sidang di MK yang bisa diterima hanyalah yang sudah melaporkan ke pengawas. Namun karena tidak ada bukti, akhirnya kalah di persidangan.
"Seharusnya jika tim sukses melaporkan pakai surat harus juga dibalas dengan surat. Ini penting karena merupakan buktiuntuk bersengketa," katanya.
Oleh sebab itulah, kata dia, sampai saat ini yang menang besengketa dalam pilkada baru satu yakni dari Bangka Belitung. Kemenangan itu didapatkan karena tahu caranya.
Komisioner KPU Riau Abdul Hamid megatakan, trik di MK untuk menang haruslah terstruktur, sitematis dan massif (TSM). Dalam arti ada keterlibatan semua pihak.
Ketua Bawaslu Riau, Eddy Syarifuddin mengakui adanya kendala dalam penguatan sumber daya manusia jajarannya. Hal itu seperti belum menguasai regulasi. Oleh karena itu perlu lagi pemahaman secara mendalam terkait tugas dalam mengawas pemilu.
"Banyak yang integritasnya bermasalah. Lebih baik orang yang tidak tahu tapi bisa diasah integritasnya," ungkapnya.
Legislator Kritik KPU Kurang Sosialisasikan Aturan Pilkada
