Anggota DPR: Vaksinasi gratis merupakan tanggung jawab negara demi rakyat

Jakarta (ANTARA) - Anggota DPR RI Junimart Girsang menyebutkan vaksinasi gratis merupakan tanggung jawab negara demi keselamatan rakyat dari bahaya kesehatan pandemi COVID-19.

Pakar Hukum sekaligus Anggota DPR RI Junimart Girsang di Jakarta, Kamis, mengatakan Presiden Joko Widodo telah memastikan bahwa vaksin COVID-19 akan tersedia gratis untuk seluruh rakyat. Bahkan kepala negara secara tegas menyatakan orang yang pertama untuk melakukan vaksinasi.

Baca juga: DPR berencana usulkan penambahan 20 persen anggaran penanganan korupsi di daerah

"Keputusan presiden tersebut tentunya menjadi kabar baik sekaligus menumbuhkan optimisme bagi kita semua agar segera bangkit dari situasi sulit saat ini," katanya.

Presiden kembali, lanjut Junimart, membuktikan komitmennya untuk selalu di depan dalam mengupayakan bangkit dari efek pandemi.

Vaksinasi gratis untuk rakyat, katanya, memang harus menjadi prioritas. Ini merupakan bentuk tanggung jawab dan bukti negara selalu hadir untuk menjamin keselamatan rakyatnya.

"Apalagi dampak pandemi COVID-19 semakin memberatkan semua lapisan masyarakat," katanya.

Pembiayaan vaksinasi COVID-19, menurut dia, tentu sangat besar. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk pengadaan vaksin sebesar Rp18 triliun di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021.

Pembiayaan lain adalah untuk program vaksinasi sebesar Rp3,7 triliun, serta untuk pengadaan sarana dan prasarana penunjang sebesar Rp1,3 triliun.

Pemerintah, lanjutnya, juga masih memiliki ruang tambahan dana sebesar Rp10 triliun, sehingga total biaya vaksinasi COVID-19 bisa mencapai Rp33 triliun.

"Kami di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai partai pengusung, pendukung pemerintah siap terus mendukung upaya-upaya pemerintah dalam mencari solusi keluar dari pandemi COVID -19," ucapnya.

Selama 2020, kata Junimart, melalui dua kali revisi APBN Pemerintah Pusat mengalokasikan belanja untuk COVID-19 mencapai Rp358 triliun serta transfer khusus tambahan belanja untuk penanganan COVID-19 sebesar Rp5 triliun.

Mengingat besarnya anggaran COVID-19 tersebut, Junimart menilai sudah seharusnya, menjadi kewajiban semua elemen bangsa untuk aktif mengawasi dan memonitor penggunaannya.

"Jangan kendor, apalagi teledor," kata Junimart.

Junimart mangatakan dalam situasi kedaruratan ini setiap program pemerintah yang menggunakan APBN harus dapat dipertanggugjawabkan dan dipastikan efektivitasnya dalam menyelamatkan rakyat.

"Khususnya bagi saudara-saudara kita yang kesulitan memperoleh pendapatan akibat ekonomi yang memburuk, fenomena yang juga terjadi di seluruh dunia," ujarnya.

Perjuangan membebaskan diri dan negara ini dari pandemi membutuhkan kerja keras, sehingga kesabaran dan tentunya komitmen untuk selalu menjaga persatuan dan kesatuan serta merawat kebhinekaan menjadikan bangsa ini besar.

"Mari tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan, memakai masker, rajin mencuci tangan dan menjaga jarak. Indonesia Hebat!Merdeka!," ucap Junimart.

Baca juga: DPR minta pemerintah untuk evaluasi secara menyeluruh Otonomi Khusus Papua

Baca juga: DPR ajak seluruh elemen masyarakat untuk kawal pelaksanaan Pilkada 2020

Pewarta: Boyke Ledy Watra