Sri Mulyani: Realisasi penyaluran KPR 2021 capai Rp465,55 triliun

id Berita hari ini, berita riau antara, berita riau terbaru, Sri Mulyani

Sri Mulyani: Realisasi penyaluran KPR 2021 capai Rp465,55 triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/rwa/am.)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan realisasi penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada 2021 mencapai Rp465,55 triliun seiring Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) bersinergi memulihkan sektor properti dari dampak pandemi COVID-19.

“OJK bersama-sama dengan pemerintah dan Bank Indonesia mendorong sektor properti dengan realisasi kredit sebesar Rp465,55 triliun hingga Desember 2021,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam konferensi pers KSSK di Jakarta, Rabu.

Sinergi KSSK dapat dilihat melalui Kemenkeu yang memberikan insentif PPN untuk perumahan dilengkapi dengan OJK yang memberikan pelonggaran aset tertimbang menurut risiko (ATMR), ketentuan tarif premi asuransi dan uang muka perusahaan pembiayaan.

Baca juga: Menkeu Sri Mulyani tetapkan 155 nama lolos seleksi tahap administrasi DK OJK

Kemudian BI memberikan pelonggaran rasio Loan to Value/Financing to Ratio (LTV/FTV) dari kredit dan pembiayaan properti menjadi paling tinggi 100 persen untuk bank yang memenuhi NPL/NPF tertentu.

Menurut Sri Mulyani, realisasi KPR tahun lalu yang sebesar Rp465,55 triliun menunjukkan bahwa pemulihan sudah mulai terjadi, namun masih menyisakan scaring effect.

Oleh sebab itu ia memastikan KSSK akan terus meneliti dan merumuskan langkah-langkah untuk meminimalkan scaring effect sekaligus melanjutkan pemulihan ekonomi yang lebih merata antarberbagai sektor.

Baca juga: Menkeu Sri Mulyani sebut pembiayaan anggaran 2021 capai 86,3 persen

Upaya melanjutkan pemulihan ekonomi ini salah satunya disalurkan melalui sektor perbankan dalam rangka memberikan keyakinan perbankan dalam menyalurkan kredit dan pembiayaan, likuiditas perbankan serta menjaga kinerja perbankan.

“Dukungan KSSK terhadap sektor perbankan merupakan bagian dari paket kebijakan dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi. Semakin normal tingkat intermediasi oleh sektor keuangan didominasi perbankan maka pemulihan ekonomi semakin terakselerasi,” jelas Sri Mulyani.

Baca juga: Menkeu Sri Mulyani sebut anggaran Program PEN 2022 naik jadi Rp455,62 triliun