Kejar kepatuhan, 53 PPSPM dan PPK diberi pelatihan

Pekanbaru (ANTARA) -

Tim Penyuluh Kanwil DJP Riau bekerjasama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau memberikan penyuluhan perpajakan kepada 53 Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) se-Provinsi Riau di Aula Kanwil DJPB Riau Senin, (30/8).

Agus Suyanto salah satu tim penyuluh menjelaskan mengenai hak dan kewajiban perpajakan instansi pemerintah serta beberapa peraturan dan ketentuan perpajakan terbaru yang berhubungan dengan NPWP Instansi pemerintah serta pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

"Saat ini NPWP yang berlaku berdasarkan DIPA, bisa jadi ada data yang belum sesuai yang ada pada antara Direktorat Jenderal Pajak dengan data identitas penanggung jawab pada instansi pemerintah mungkin disebabkan adanya pemindahan pegawai atau adanya kesalahan identitas," kata Agus.

Olehnya, dia mengimbaupeserta untuk meneliti kembali identitas Wajib Pajak Instansi Pemerintah yang terdaftar dengan yang sesuai saat ini, dan mengajukan perubahan data apabila terdapat ketidaksesuaian data melalui kring pajak ataupun datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak.

Penyampaian materi perpajakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman perpajakan dari peserta yang merupakan pengelola anggaran pada masing-masing instansi pemerintah.

Dalam kesempatan tersebut, Agus menyampaikan dengan meningkatnya pemahaman perpajakan dari pengelola DIP diharapkan dapat meningkatny kepatuhan formal perpajakan dari instansi pemerintah, mulai dari ketepatan penghitungan pajak terutang, ketertiban pemotongan dan pemungutan pajak, Penyetoran Pajak yang telah dipotong/dipungut ke Kas Negara dan tentunya tertib administrasi pelaporan SPT.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada para penyuluh, karena melalui kegiatan ini kami telah diingatkan kembali mengenai kewajiban perpajakan apa saja yang melekat dan mungkin selama ini masih belum kami penuhi,” ujar Yetti, salah satu peserta.