Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyebut penurunan kasus positif atau positivity rate COVID-19 di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, merupakan salah satu bukti keberhasilan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM.
Mendagri Tito dalam keterangannya diterima di Jakarta, Rabu mengatakan kasus positif COVID-19 relatif menurun setelah adanya PPKM dan itu dibuktikan menurun dari minggu lalu dari level 4 ke level 3 untuk Indramayu.
Baca juga: Mendagri Tito Karnavian harap kepala daerah segera tindak lanjuti instruksinya terkait PPKM
"Ini berarti hal yang bagus, positif, yang perlu dilanjutkan dan mungkin bisa menjadi model bagi daerah lain,” kata dia.
Diketahui, dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 24 Tahun 2021, Kabupaten Indramayu merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Barat, yang ditetapkan sebagai daerah dengan pemberlakuan PPKM level 3.
Tak hanya itu, Kabupaten Indramayu dalam penguatan pengetesannya ditargetkan memenuhi pengetesan sebanyak 3.762 jumlah orang per hari.
Baca juga: Mendagri Tito Karnavian harap kepala daerah segera tindak lanjuti instruksinya terkait PPKM
"Kesediaan tempat tidur, BOR juga 50 persen lebih sedikit, artinya ada kesediaan meskipun ada upaya untuk menambah tempat, mengkonversi tempat tidur untuk penderita COVID-19 dan kemudian upaya yang lebih ketat dalam PPKM di bagian hulu," katanya.
Mendagri mengatakan, meski angka fatality rate atau kematian diakibatkan COVID-19 masih di atas 3 persen, angka ini lebih rendah dibandingkan angka kematian sebelumnya. Walau demikian, Mendagri meminta Pemerintah Kabupaten Indramayu tak lengah sedikitpun dalam pengendalian pandemi.
Hal ini juga direspons oleh Bupati Indramayu Nina Agustina yang berkomitmen untuk serius dalam mengendalikan wabah.
"Mungkin untuk angka kematian masih tinggi, kami harapkan juga masyarakat bisa lebih disiplin lagi agar semuanya bisa terkendali dengan lebih baik lagi," kata Bupati Nina.
Baca juga: Mendagri Tito Karnavian imbau kepala daerah manfaatkan keuangan pemda untuk COVID-19
