Siak (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Siak mendapat Kunjungan Kerja (Kunker) DPRD Kabupaten Kampar, dalam rangka studi banding terkait mekanisme penyelenggaraan Bantuan Sosial (Bansos) COVID-19 oleh Dinas Sosial setempat.
Kunjungan kerja itu dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD Kampar Zumrotun bersama anggota. Kedatangannya disambut langsung Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Pemkab Siak, Hendrisan didampingi Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Siak, Rubiati.
Hendrisan dalam sambutannya menyampaikan dalam hal penanganan data di Kabupaten Siak dilakukan secara bersama. Bupati Siak bersama organisasi perangkat daerah beserta sekretaris daerah dan para asisten ikut serta bersama tim dalam melakukan verifikasi dan validasi data.
"Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan permasalahan yang bisa saja terjadi ke depan, bahwa memang kita disoroti oleh semua elemen terkait jadi selama masa pandemi. Soal data-data ini kalau tidak hati-hati bisa berdampak pada hal-hal yang tidak kita inginkan," sebutnya.
Sementara Ketua Komisi II DPRD Kampar Zumrotun mengatakan, kehadiran mereka berkaitan dengan Bansos terhadap masyarakat pada masa COVID-19. Pasalnya banyak persoalan-persoalan dengan bansos ini.
Untuk di Kabupaten Kampar sendiri kata dia juga mengalami mekanisme refocusing anggaran sebagaimana halnya daerah-daerah lain di Indonesia.
Maka dari itu pihaknya ingin mengetahui mekanisme yang dijalankan Dinsos Siak itu seperti apa dalam hal memberikan bantuan.
"Lalu berapa floating anggaran untuk terjadinya refocusing ini. Kemudian selanjutnya terkait data, verifikasi dan validasi data melibatkan lintas sektor itu seperti apa," ungkapnya.
Menjawab pernyataan Ketua Komisi II DPRD Kampar Zumrotun, Plt. Kepala Dinsos Siak Rubiati menerangkan, Bantuan Sosial (Bansos) dalam rangka penanganan COVID-19 Kabupaten Siak sudah dilakukan secara terintegrasi. Kemudian melakukan sinkronisasi antara satu OPD dengan OPD lainnya yang terkait di dalam Gugus Tugas Covid di Kabupaten Siak.
"Menyikapi banyaknya bantuan-bantuan yang diberikan pada saat penanganan COVID-19, Pemkab Siak membuat alur bagaimana data dan bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat, pemprov maupun pemkab tidak terjadi tumpang tindih di dalam pemberiannya," jelasnya.
Baca juga: Lahir 1 Juli gratis mengurus SIM di Siak
Baca juga: Siak peroleh Predikat WTP sembilan kali berturut-turut, terbanyak di Riau
Berita Lainnya
Wartawan politik ini melenggang mulus ke DPRD Kampar
27 February 2024 11:19 WIB
Calon anggota DPRD Kampar prihatin lihat kondisi sekolah mirip kandang kambing
01 December 2023 13:00 WIB
Kades Pulau Terap Kampar tak akui suruh operator keluarkan warga dari daftar penerima PKH
16 October 2023 20:26 WIB
Komisi I DPRD Kampar merasa dihina oleh Pemdes Pulau Terap, ini alasannya
09 October 2023 23:54 WIB
Anggota DPRD Gugat Pj Bupati Kampar, KPK turut tergugat
03 October 2023 13:02 WIB
DPRD dan Penjabat Bupati Kampar Teken KUA-PPAS APBD Perubahan 2023
29 August 2023 13:22 WIB
Petani Kampar mengeluh belum terima pupuk bersubsidi, Juswari : Jaksa usut
26 July 2023 9:59 WIB
Ketika anak-anak bersidang di DPRD Kampar
09 July 2023 15:50 WIB