Siak (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Siak mendapat Kunjungan Kerja (Kunker) DPRD Kabupaten Kampar, dalam rangka studi banding terkait mekanisme penyelenggaraan Bantuan Sosial (Bansos) COVID-19 oleh Dinas Sosial setempat.
Kunjungan kerja itu dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD Kampar Zumrotun bersama anggota. Kedatangannya disambut langsung Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Pemkab Siak, Hendrisan didampingi Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Siak, Rubiati.
Hendrisan dalam sambutannya menyampaikan dalam hal penanganan data di Kabupaten Siak dilakukan secara bersama. Bupati Siak bersama organisasi perangkat daerah beserta sekretaris daerah dan para asisten ikut serta bersama tim dalam melakukan verifikasi dan validasi data.
"Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan permasalahan yang bisa saja terjadi ke depan, bahwa memang kita disoroti oleh semua elemen terkait jadi selama masa pandemi. Soal data-data ini kalau tidak hati-hati bisa berdampak pada hal-hal yang tidak kita inginkan," sebutnya.
Sementara Ketua Komisi II DPRD Kampar Zumrotun mengatakan, kehadiran mereka berkaitan dengan Bansos terhadap masyarakat pada masa COVID-19. Pasalnya banyak persoalan-persoalan dengan bansos ini.
Untuk di Kabupaten Kampar sendiri kata dia juga mengalami mekanisme refocusing anggaran sebagaimana halnya daerah-daerah lain di Indonesia.
Maka dari itu pihaknya ingin mengetahui mekanisme yang dijalankan Dinsos Siak itu seperti apa dalam hal memberikan bantuan.
"Lalu berapa floating anggaran untuk terjadinya refocusing ini. Kemudian selanjutnya terkait data, verifikasi dan validasi data melibatkan lintas sektor itu seperti apa," ungkapnya.
Menjawab pernyataan Ketua Komisi II DPRD Kampar Zumrotun, Plt. Kepala Dinsos Siak Rubiati menerangkan, Bantuan Sosial (Bansos) dalam rangka penanganan COVID-19 Kabupaten Siak sudah dilakukan secara terintegrasi. Kemudian melakukan sinkronisasi antara satu OPD dengan OPD lainnya yang terkait di dalam Gugus Tugas Covid di Kabupaten Siak.
"Menyikapi banyaknya bantuan-bantuan yang diberikan pada saat penanganan COVID-19, Pemkab Siak membuat alur bagaimana data dan bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat, pemprov maupun pemkab tidak terjadi tumpang tindih di dalam pemberiannya," jelasnya.
Baca juga: Lahir 1 Juli gratis mengurus SIM di Siak
Baca juga: Siak peroleh Predikat WTP sembilan kali berturut-turut, terbanyak di Riau
Data terintegrasi, DPRD Kampar stuban bansos COVID-19 ke Siak
DPRD Kampar berserta Pemkab Siak usai stuban COVID-19. (ANTARA/HO-Pemkab Siak)
