Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) TjahjoKumolo memperingatkan seluruh kepala daerah untuk waspada terhadap area rawan korupsi, menyusul operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Indramayu Supendi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin malam (14/10).
"Kami sedih, kami prihatin. Setelah Lampung Utara, saya berharap (OTT kepala daerah) selesai, ternyata masih ada lagi. Saya hanya bisa, ya mari sama-sama mengingatkan, termasuk juga diri saya untuk hati-hati terhadap area rawan korupsi," kata Tjahjo usai menghadiri Penyerahan Penghargaan Inovasi Pelayanan Publik di Istana Wapres Jakarta, Selasa.
Tjahjo menjelaskan area rawan korupsi yang harus diwaspadai oleh pejabat dan perangkat daerah antara lain berkaitan dengan proyek pembangunan dan perencanaan anggaran.
"Kasusnya itu hampir sama, urusan-urusan proyek, monopoli proyek, fee proyek, perencanaan anggaran," tambahnya.
Selain kepada para kepala daerah, Tjahjo juga berharap pejabat daerah serta orang-orang yang dekat dengan kepala daerah ikut memahami area rawan korupsi. Menurutnya, penangkapan terhadap kepala daerah itu tidak lepas dari peran orang-orang terdekatnya yang lebih dulu diselidiki oleh KPK.
Mendagri pun telah mengumpulkan 1.500 orang dari jajaran sekretariat daerah, badan perencanaan pembangunan daerah (bappeda) dan aparat sipil negara (ASN) tingkat kabupaten-kota untuk mendapatkan arahan dari KPK mengenai area rawan korupsi.
"Tadi juga kami kumpulkan 1.500 orang supaya tahu, saling mengingatkan, diingatkan kepala daerah, karena OTT itu pasti informasinya dari orang dekat. Kalau orang dekat kan pasti dipercaya sama KPK," ujarnya.
Supendi bersama tujuh orang lain terjaring OTT oleh KPK, dengan barang bukti uang ratusan juta rupiah, terkait dugaan transaksi proyek dinas pekerjaan umum.
Berita Lainnya
Ada kode "mangga yang manis" terkait suap Bupati Indramayu
15 October 2019 23:57 WIB
Mendagri tegur Pemda Riau, Kepala Daerah harus punya tanggungjawab
17 September 2019 17:38 WIB
Mendagri Tjahjo Kumolo menegaskan kepala daerah jangan izin dadakan ke LN
23 July 2019 12:17 WIB
Kunjungan Kerja ke Riau, Ini yang Disampaikan Mendagri Tjahjo Kumolo
22 January 2016 16:42 WIB
KPK setor Rp2,1 miliar sebagai uang pengganti terpidana Trisna Sutisna
23 April 2024 16:58 WIB
Tim Penyidik KPK kembali panggil Windy Idol terkait perkara TPPU Hasbi Hasan
26 March 2024 15:34 WIB
KPK sita tanah 5.911 M2 milik Andhi Pramono di Kepri
18 March 2024 17:41 WIB
Kepala BPPD Sidoarjo diperiksa KPK soal aliran dana terkait korupsi
19 February 2024 18:12 WIB