Pekanbaru (Antarariau.com) - Banyak WNI yang berminat bekerja di luar negeri, hanya untuk mengubah nasib dan peruntungan, karena dengan perolehan gaji yang besar niat membangun rumah di kampung, membeli sawah atau membiayai pendidikan anak hingga perguruan tinggi, pun untuk membuka usaha, diyakini akan tercapai.
Memang ada yang berhasil berperan mengubah nasib keluarganya, pulang dengan selamat, atau bernasib jelek karena tidak sedikit "pahlawan devisa" itu terkadang harus "membayar mahal" dengan sebuah nyawa, karena tuduhan tindak kejahatan pembunuhan pada majikan atau keluarga majikan dan lainnya.
Seperti dialami Zaini Misrin, yang harus "pasrah" diambil nyawanya di tangan algojo Arab Saudi, Minggu, 18 Maret 2018. Zaini divonis hukuman mati oleh otoritas Arab Saudi karena diduga membunuh majikannya pada 2008. Namun selama pemeriksaan, Zaini menyatakan diri tidak bersalah. Dia dipaksa mengaku membunuh oleh aparat setempat.
"Tahun 2017, Presiden Jokowi telah mengirimkan surat ke Raja Salman meminta pemeriksaan ulang kasus Zaini Misrin karena kita melihat ada beberapa hukum acara pidananya yang tidak terpenuhi," kata Direktur Perlindungan WNI (P-WNI) dan Badan Hukum Indonesia (BHI) Kementerian Luar Negeri RI, Lalu Muhammad Iqbal, di Jakarta beberapa waktu lalu.
Zaini divonis hukuman mati oleh otoritas Saudi karena diduga membunuh majikannya pada 2008. Namun selama pemeriksaan, Zaini menyatakan diri tidak bersalah. Dia dipaksa mengaku membunuh oleh aparat setempat.
Permintaan pemeriksaan kembali kasus Zaini, ungkap Iqbal, merupakan salah satu upaya pemerintah membebaskan atau setidaknya mengurangi beban sanksi WNI yang terancam hukuman mati.
Selain Zaini, dua WNI lainnya di Saudi yakni Tuty Tursilawati dan Eti binti Toyib asal Jawa Barat juga telah divonis hukuman mati sebelum tahun 2010 di Saudi karena kasus serupa.
Meski kasusnya sudah inkrah, Iqbal mengatakan pemerintah masih berupaya melobi aparat Saudi untuk setidaknya meringankan hukuman para WNI tersebut.
Berdasarkan catatan P-WNI BHI, tercatat 142 WNI di seluruh dunia terancam hukuman mati dan sebagian besar dari mereka memang berada di Arab Saudi dan Malaysia. Tak seperti Saudi, di Malaysia sebagian besar WNI yang terancam atau terdakwa hukuman mati bukanlah TKI.
Dari ratusan WNI itu, ujarnya, sebagian besar telah bebas dari ancaman eksekusi. Namun, sekitar 51 kasus kasus hukuman mati WNI di Malaysia telah inkrah sehingga cukup sulit melakukan upaya pembebasan.
Pemerintah Indonesia, melalui Direktorat Perlindungan WNi dan Badan Hukum Indonesia terus berupaya melakukan diplomasi agar para WNI itu terhindar dari hukuman mati di negara asing, dengan salah satunya meminta pengampunan dari otoritas yang berwenang.
Sementara bagi kasus yang belum diputus pengadilan, Iqbal menjelaskan, pihaknya melalui kedutaan besar dan konsulat jenderal di setiap negara juga tengah berfokus memberikan pembelaan baru agar bisa meringankan hingga membebaskan para WNI tersebut.
"Kalau di Malaysia, pengampunan dapat diberikan oleh Sultan. Jadi kalau ada WNI yang terjerat kasus di Selangor, Sultan Selangor lah yang beri pengampunan, tergantung negara bagiannya masing-masing," katanya.
Di masa Pemerintahan Presiden Jokowi, langkah permohonan pengampunan juga dilakukan saat lawatan Presiden Jokowi ke Saudi Arabia bulan September 2015 dan juga saat kunjungan Raja Salman ke Indonesia pada bulan Maret 2017," kata Direktur Migrant Care Wahyu Susilo. Ia menambahkan, namun Arab Saudi membisu terhadap permohonan Indonesia.
Lalu Muhammad Iqbal, mengakui pihaknya baru mengetahui perkembangan terakhir "dari sumber" tidak resmi beberapa saat sebelum eksekusi mati. Dan saat itu semua akses sudah ditutup.
Re-Negosiasi Perihal MoU
Pengamat Hukum Internasional dari Universitas Riau, Evi Deliana HZ SH, LLM mengatakan hukuman mati yang diberlakukan terhadap TKI Indonesia di Arab Saudi menambah panjang daftar WNI yang dieksekusi mati sekaligus merupakan hal yang memprihatinkan, khususnya karena hukuman ini menimpa TKI yang dianggap sebagai pahlawan devisa Indonesia.
Ia mengatakan, terkait dengan hukuman mati, Arab Saudi merupakan salah satu negara di dunia yang masih menerapkan hukuman mati dengan cara dipancung.
"Dalam hukum internasional, tidak ada pelarangan secara tegas bagi sebuah negara untuk menerapkan hukuman mati, namun memang banyak desakan-desakan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok pemerhati HAM internasional terkait hal ini," katanya.
Bahkan para aktivis tersebut pun, katanya, menolak secara tegas penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana, dengan alasan utama bahwa hukuman mati merupakan pelanggaran HAM.
Akan tetapi yang harus dipahami, katanya, adalah pemberian berbagai jenis sanksi termasuk hukuman mati bagi pelaku tindak pidana adalah hak sebuah negara. Hak ini adalah bagian dari kedaulatan internal sebuah negara yakni kedaulatan untuk menentukan sistem hukum dan undang-undang di negaranya.
"Dengan demikian, jika mengacu kepada kedaulatan internal negara, maka penerapan hukuman mati tidak seharusnya menjadi pro kontra. Lalu apakah yang dilakukan oleh Arab Saudi telah menjadi sebuah isu pelanggaran HAM?," katanya.
Ia memandang bahwa karena sanksi atau hukuman mati adalah bagian dari hukum pidana nasional sebuah negara, maka hukuman mati di Arab Saudi terhadap TKI, adalah kedaulatan Arab Saudi untuk memberlakukannya dan hal ini tidak bisa diintervensi oleh negara lain, misalnya Indonesia.
Yang seharusnya menjadi perhatian adalah sejauh mana pemerintah memberikan bantuan dan perhatian terhadap WNI yang tersangkut hukum.
"Yang harus dicermati adalah selama ini sejauh mana bantuan khususnya bantuan hukum yang telah diupayakan oleh Pemerintah RI melalui perwakilan RI di Arab saudi untuk membantu TKI yang dijatuhi hukuman mati tersebut, dan sejauh mana pemerintah Arab Saudi telah memberi akses yang memadai bagi pihak perwakilan Indonesia agar dapat diberi bantuan hukum bagi terpidana TKI tersebut," katanya.
Sementara itu upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah RI, khususnya adalah terkait dengan perlindungan konsuler, dimana perlindungan konsuler memang menjadi kewajiban sebuah negara untuk melindungi warga negaranya yang berada di negara lain.
Namun memang, katanya, perlindungan ini tidak boleh dalam bentuk internvensi terhadap negara penerima TKI tersebut, melainkan hanya sebatas pada upaya untuk memastikan bahwa WNI telah di perlakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di negara penerima TKI atau Arab Saudi.
Diskriminasi Hukum
Evi Deliana HZ mengatakan, isu pelanggaran HAM yang kerap muncul dalam proses beracara di Arab Saudi adalah diskriminasi hukum yang dilakukan aparat terhadap WNI pelaku tindak pidana, dan tidak diberikannya informasi tentang proses pemeriksaan dan pelaksanaan hukuman kepada perwakilan Indonesia.
"Sejauh ini saya melihat tidak ada upaya diplomatik yang bisa Indonesia tempuh terkait dengan hukuman mati di Arab Saudi, apakah misalnya protes keras, atau memutuskan hubungan diplomatik," katanya.
Selain itu, karena memang hubungan kedua negara sangat erat dan saling membutuhkan serta menguntungkan dalam banyak aspek, Indonesia juga termasuk negara yang masih melegalkan hukuman mati dalam hukum pidananya.
Upaya pemerintah yang dapat jadi pertimbangan menurut saya, adalah renegosiasi MoU perihal TKI antara Indonesia dan Arab Saudi.
"Dalam renegosiasi MoU itu, dimana pemerintah semestinya dapat meminta keseriusan Arab Saudi untuk memberi akses yang luas kepada perwakilan Indonesia untuk membantu TKI yang terkena masalah hukum," katanya.
