Lipsus: Praktisnya Kenaikan Harga BBM Bersubsidi Satu Harga

Pemerintah kini tampaknya sudah kehilangan momentum fiskal karena energi telah menyandera pemerintahan, sehingga harga BBM memang dipandang perlu untuk segera dinaikkan.

"Padahal, menaikkan harga BBM itu memang sudah sangat terlambat atau tepatnya tiga tahu lalu ketika Presiden terpilih jika sejak dulu dilakukan itu maka berbagai kegiatan pembangunan jalan, kereta api atau jalan tol Sumatera, hingga Trans Sulawesi, Kalimantan dan Papua sudah bisa direalisasikan," kata Pakar ekonomi dari Universitas Andalas Prof, Dr, Elfindri.

Karena itu, Elfindri mengisyaratkan pemerintah untuk segera menetapkan kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi satu harga saja.

"Yang praktis kenaikan harga BBM bersubsidi satu harga saja, sebab akan mudah dilaksanakan dan akan besar pula dampaknya terhadap pengurangan defisit anggaran," katanya.

Dan bersamaan dengan itu Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya memastikan seluruh SPBU Pertamina sudah siap untuk melaksanakan dua harga bahan bakar minyak bersubsidi. Dan menurut Hanung semua persiapan tersebut telah rampung sejak Jumat, 26 April 2013.

Menurut guru besar Unand yang menelaah bidang studi ekonomi sumber daya manusia, ekonomi kesehatan serta ekonomi pendidikan itu, sebaliknya kebijakan dua harga justru akan masih mengakibatkan kelompok berkendaraan umum dan bermotor akan diuntungkan dalam pemilu.

Diuntungkan dalam Pemilu maksudnya, tak lain kebijakan itu hanya untuk menarik simpati masyarakat saja kalau mereka tetap menerima subsidi atas kebaikan pemerintah.

"Namun demikian, inflasinya juga akan tetap sama besar dan kompensasi yang diberikan juga demikian," katanya.

Ia memandang bahwa kenaikan harga BBM bisa menaikkan indeks harga umum dan dengan demikian pemerintah berupaya melakukan kompensasi untuk keluarga miskin.

Untuk program kompensasi bagi keluarga miskin tersebut, katanya, jauh lebih baik jika dibandingkan digunakan untuk program 'food for work' atau 'cash for work'.

"Kedua program trersebut adalah program yang mendorong orang bekerja, mislanya membersihkan bandar selokan, mengerjakan sawah , empang, mencat fasilitas publik kemudian diberi kompensasi upah kerja," katanya.

Opsi

Menurut Elfindri, kenaikan harga BBM bersubsidi sangat diperlukan untuk menghindari dampak negatif terhadap APBN, sedangkan untuk opsi harga tentunya tetap diserahkan pada pemerintah apakah dalam kisaran Rp6.500-Rp7.000.

Namun demikian Elfindri membandingkan kenaikan harga BBM di Vietnam serta Thailand harga yang kini justru telah mencapai Rp9.000 sampai Rp12.000 per liter, bahkan di Eropa harga BBM kini sudah mencapai setara Rp24.000 liter.

"Di samping itu, masyarakat di Eropa dikenai pajak pembelian BBM, namun di Indonesia justru tidak demikian," katanya.

Penerapan pajak BBM di Indonesia, katanya lagi, sebenarnya bisa disusun dan diterapkan sekitar tiga tahun dari sekarang. Sebab kebijakan ini penting sekaligus akan mengalihkan penggunaan energi ke yang lebih murah.

Sementara itu, ketika harga BBM dinaikkan sebaiknya pemerintah juga perlu menyiapkan ke mana dana pengurangan subsidi itu dikucurkan.

"Karena itu, naikkan harga BBM bersubsidi juga harus dibarengi dengan akuntabilitas dengan penjelasan berapa struktur biaya dan berapa subsidi serta untuk apa pengurangan subdisi tersebut," katanya.