Pemprov Riau pindahkan 307 ASN terlibat SPPD fiktif Setwan DPRD

Selasa, 26 Mei 2026 16:49 WIB

Sekda Riau, Syahrial Abdi saat memimpin apel di Halaman DPRD Riau, Pekanbaru. ANTARA/HO-Pemprov Riau

Pekanbaru, (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Riau memindahkan sebanyak 307 aparatur sipil negara pada yang terlibat kasus surat perintah perjalanan dinas (SPPD) fiktif Sekretariat DPRD (Setwan) setempat ke organisasi perangkat daerah lainnya.

Pelaksana Tugas Gubernur Riau, SF Hariyanto mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya membangun sistem birokrasi yang lebih profesional dan bersih. Menurutnya, evaluasi besar perlu dilakukan karena persoalan administrasi perjalanan dinas atau SPPD fiktif disebut terus berulang dalam beberapa tahun terakhir.

"Semua langkah yang diambil semata-mata untuk penyegaran dan perbaikan tata kelola pemerintahan Sekwan Provinsi Riau agar lebih bersih, akuntabel, dan bebas dari praktik yang merugikan keuangan daerah di masa mendatang,” katanya di Pekanbaru, Selasa.

ASN yang dipindahkan ditempatkan di berbagai instansi seperti badan penanggulangan bencana daerah dan pemadaman kebakaran, satuan polisi pamong praja hingga sejumlah panti sosial milik pemerintah daerah.

Dia menambahkan ASN yang sebelumnya menerima dana SPPD fiktif tetap diminta mengembalikan kerugian daerah melalui mekanisme pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) secara bertahap.

“Kalau gaji tidak kita potong, hanya TPP saja. Kita juga tak ingin sampai keluarga mereka tidak bisa makan,” katanya.

Menurut SF Hariyanto, pendekatan tersebut dipilih sebagai solusi yang lebih manusiawi sekaligus memberi kesempatan kepada ASN untuk menyelesaikan kewajibannya tanpa mengganggu kebutuhan keluarga.

Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi telah memimpin apel perdana pemindahan tersebut pada Senin kemarin (25/5). Total pegawai yang dimutasi keluar sebanyak 307 orang dan jumlah pegawai masuk juga mencapai 307 orang.

“Total pegawai keluar 307 orang, pegawai masuk juga 307 orang. Tapi realisasi baru 132 orang yang dihadirkan karena prosesnya dilakukan secara bertahap. Hari ini juga mereka sudah bisa langsung masuk kantor,” ungkapnya.