Pekanbaru, (antarariau.com) - Ombudsman RI Perwakilan Riau mencium adanya dugaan praktik maladministrasi di Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Riau terutama pada level kebijakan pimpinan lembaga pemerintah itu.
"Hasil dari pertemuan dengan Kepala LPMP Riau kemarin (Rabu 13/3) berlangsung selama kurang lebih dua jam. Untuk sementara, dugaan maladministrasi berada pada kebijakan pimpinan LPMP Riau," kata Kepala Perwakilan Ombudsman RI Riau Ahmad Fitri di Pekanbaru, Kamis.
Dia mengatakan, maladministrasi kebijakan pimpinan yang dimaksud terlihat jelas ketika banyaknya karyawan yang memprotes hasil dari kebijakan itu.
"Intinya, pimpinan lembaga ini belum bisa memberikan pelayanan yang baik kepada bawahannya, sehingga ada sejumlah bawahan yang kecewa dengan kebijakan-kebijan yang diterbitkan," katanya.
Namun pada permasalahan ini, demikian Ahmad, Ombudsman hanya bertugas memediasinya saja, bagaimana agar hubungan antara karyawan dengan pimpinan LPMP Riau dapat berjalan lebih harmonis.
Ahmad menjelaskan, sebelumnya Ombudsman mendapatkan laporan dari sejumlah karyawan LPMP Riau terkait dugaan maladministrasi tersebut.
Bahkan, demikian Ahmad, para karyawan yang merasa terzalimi itu telah menyurati Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta.
"Khususnya terkait Widyaswara, dimana banyak karyawan yang pada akhirnya mendapatkan tugas pelatihan pendidikan," katanya.
Tekait pertemuan antara Ombudsman dan Kepala LPMP yang digelar tertutup, Ahmad mengaku hal itu dilakukan atas inisiatif dari pihaknya.
Kendati demikian, kata dia, tidak ada yang ditutup-tutupi terkait hal itu dan semua hasil pertemuan akan dibuka dimuka publik melalui berbagai media yang ada di Pekanbaru.
"Jadi itu, intinya dalam pertemuan ini tidak ada yang ditutup-tutupi. Kami terpaksa berinisiatif melakukannya secara tertutup untuk mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan," katanya. ***4*** (T.KR-FZR)
Ombudsman Mencium Dugaan Maladministrasi LPMP Riau
