Tanjungpinang, Kepri (ANTARA) - Kota Tanjungpinang sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Riau dalam dua pekan terakhir mendapat sorotan publik, antara lain terkait kebijakan penanganan COVID-19.
Sejak 11 Januari 2021 seolah menjadi pintu masuk satu persatu permasalahan COVID-19 yang sempat terkemas rapi, akhirnya terungkap. Saat itu, Wali Kota Tanjungpinang Rahma melantik 13 pejabat Eselon II di Aula Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah, Kantor Pemkot Tanjungpinang.
Baca juga: Budi Gunadi sebut Indonesia masuk 40 negara pertama lakukan vaksinasi COVID-19
Dua jabatan menjadi sorotan publik, dan juga sejumlah anggota DPRD Kota Tanjungpinang. Kritikan bertubi-tubi pun meluncur ke ruang publik lantaran dua instansi strategis, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan tidak memiliki pimpinan definitif.
Rustam yang sudah tujuh tahun menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Pemkot Tanjungpinang mendapat jabatan baru sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan. Sementara Kepala Dinas Pendidikan Atmadinata, menakhodai instansi yang menangani perdagangan dan perindustrian.
Rustam dan Atmadinata seirama irit mengomentari kebijakan Wali Kota Rahma yang tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 20/2021.
"Sebagai pegawai, saya menghormati kebijakan kepala daerah, dan siap melaksanakan tugas," kata Rustam.
Berdasarkan catatan ANTARA, Rustam selama mengabdi di pemerintahan, lebih banyak bertugas di dinas kesehatan. Ia pernah dinas di Pekanbaru, kemudian di Dinas Kesehatan Kepri sebagai kepala bidang hingga sekretaris sebelum menjabat Kepala Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang.
Begitu pula Atmadinata, kariernya dimulai dari seorang guru, yang kemudian pindah ke Dinas Pendidikan. Atmadinata pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Provinsi Kepri selama bertahun-tahun sebelum menakhodai Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang.
Atmadinata selama mengabdi di pemerintahan, tidak pernah menjadi staf di Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
Terkait permasalahan itu, anggota Komisi I DPRD Kota Tanjungpinang, M Apriyandi, mengatakan, penanganan COVID-19 tidak akan berjalan maksimal bila dua dinas strategis pada masa pandemi itu tidak memiliki pemimpin definitif. Mutasi terhadap Rustam dan Atmadinata tidak dipersiapkan dengan matang sehingga Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan tidak memiliki nakhoda.
Kondisi di Dinkes Tanjungpinang lebih memprihatinkan lagi ketika Ardianto yang menjabat sebagai sekretaris dinas tersebut mengundurkan diri sebagai pelaksanakan tugas. Padahal Ardianto baru beberapa hari menjabat sebagai Plt Kepala Dinkes Kota Tanjungpinang.
Kemudian saat ini jabatan tersebut diserahkan kepada Nugraheni. Sementara Plt Kadis Pendidikan Kota Tanjungpinang dijabat Thamrin Dahlan.
"Kita ini sedang fokus menangani COVID-19, semestinya itu menjadi perhatian pemimpin daerah, bukan malah mengosongkan jabatan kepala dinas yang memiliki fungsi penting dalam penanganan COVID-19 tersebut," katanya, yang diusung Partai Gerindra.
Selain terkait permasalahan tersebut, Komisi I DPRD Kota Tanjungpinang beberapa hari lalu meminta penjelasan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tanjungpinang. Namun Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tanjungpinang Raja Khairani dapat menjelaskan hal itu lantaran baru menjabat.
"Kota Tanjungpinang itu masih mengalami pandemi COVID-19, sehingga perlu ditangani secara serius," tegasnya.
Meninggal Dunia
Apriyandi, anggota Komisi I DPRD Kota Tanjungpinang merupakan putra dari Syahrul, mantan Wali Kota Tanjungpinang, yang meninggal dunia karena COVID-19. Syahrul meninggal dunia pada 28 April 2020, saat masih menjabat sebagai Wali Kota Tanjungpinang.
Kepala Dinas Pertanian Kota Tanjungpinang, Ahadi, baru saja meninggal dunia setelah beberapa hari dirawat intensif di rumah sakit karena terkonfirmasi COVID-19.
Sekretaris Daerah Tanjungpinang Teguh Ahmad Syafari, mengatakan, Ahadi meninggal dunia pukul 15.01 WIB setelah sempat kritis. Tim medis telah melakukan uji usap (swab) dari tubuh jenazah untuk memastikan apakah dia masih terkonfirmasi COVID-19 atau tidak.
Teguh mengatakan, Ahadi menularkan COVID-19 kepada Retnowati Ahadi, istrinya. Retnowati, yang juga menjabat sebagai Ketua Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Tanjungpinang saat ini masih dirawat intensif di rumah sakit. Kondisi saat ini, Retnowati mengalami sesak nafas.
"Mudah-mudahan segera pulih. Kita doakan bersama," ucapnya.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Tanjungpinang, Ruli, dan staf ahli Pemkot Tanjungpinang HZ Dadang AG saat ini masih dirawat di rumah sakit karena terkonfirmasi COVID-19. Kondisi mereka, menurut Teguh membaik.
"Pak Dadang dan Pak Ruli dalam proses pemulihan. Semoga segera pulih, dan kembali beraktivitas seperti biasa," katanya.
Berdasarkan catatan Satgas Penanganan COVID-19 Kepri, total jumlah pasien COVID-19 di Kota Tanjungpinang sebanyak 1.255 orang. Sementara jumlah pasien yang sembuh dari COVID-19 sebanyak 1.160 orang.
Jumlah pasien yang meninggal dunia akibat COVID-19 mencapai 24 orang. Jumlah kasus aktif di Tanjungpinang mencapai 71 orang.
Pemprov Kritik Pemkot
Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tengku Said Arif Fadillah mengritik Pemerintah Kota Tanjungpinang terkait pelaksanaan penanganan COVID-19 yang selama ini berjalan tidak optimal.
"Selama hampir setahun dalam penanganan COVID-19, kami temukan ada permasalahan yang perlu diperbaiki di Tanjungpinang," kata Arif.
Ia menyontohkan uji usap lambat dikirim ke Laboratorium Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP) Kelas I Batam. Akibatnya, hasil pemeriksaan dengan metode "polymerase chain reaction" (PCR) lambat diketahui.
Untuk mengetahui hasil pemeriksaan di laboraturium BTKLPP itu sampai seminggu, sama seperti pemeriksaan di laboraturium Kemenkes di Jakarta.
Padahal penanganan COVID-19 harus dilakukan cepat dan efektif.
"Hasil pemeriksaan uji usap itu sangat penting karena memengaruhi tindakan medis terhadap seseorang yang tertular COVID-19," ujarnya.
Selain masalah itu, Arif juga menyoroti persoalan koordinasi antara Dinkes Tanjungpinang dengan Dinkes Kepri, yang tidak berjalan mulus, terutama dalam penyajian data yang akan dilaporkan kepada pemerintah pusat, dan diumumkan kepada publik setiap hari.
"Ini kejadian pada tahun lalu, sudah mulai diperbaiki. Mudah-mudahan semakin baik," katanya.
Arif juga menyorot persoalan Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang yang sejak 11 Januari 2021 belum memiliki pimpinan definitif. Padahal kedua dinas itu memiliki peran strategis dalam menangani COVID-19, dan upaya meningkatkan mutu pendidikan di masa pandemi.
"Kami berharap Wali Kota Tanjungpinang (Rahma) segera melantik pelaksana tugas kepala dinas yang mampu bekerja secara profesional dan optimal sambil melakukan open bidding. Seleksi melalui open bidding dapat lebih singkat, tidak memakan waktu lama," ujarnya.
Wali Kota Tanjungpinang Rahma menjawab kritikan yang diberikan berbagai pihak terhadap kebijakan mengangkat 13 pejabat Eselon II pada 11 Januari 2021.
Menurut dia, pergantian pejabat tersebut sudah melalui pertimbangan yang matang, dan sesuai prosedur.
"Untuk mengisi kekosongan jabatan yang kosong melalui 'open biding'. Ini akan dilakukan," ucapnya.
Pemerintah Kota Tanjungpinang rutin mengimbau kepada warga untuk menerapkan protokol kesehatan dalam beraktivitas.
"Kami juga memberi bantuan kepada warga yang terkena dampak dari pandemi COVID-19," katanya.
Baca juga: Wacana vaksin COVID-19 mandiri, CIPS: memberatkan usaha mikro
Baca juga: Dandim 0314/Inhil pinta masyarakat tidak takut divaksin
Oleh Nikolas Panama
Menguak problematika penanganan pandemi COVID-19 di Kota Gurindam 12
Sejumlah pemuda di Tanjungpinang membentuk Relawan COVID-19 sejak April 2020. Namun mereka berhenti melakukan aktivitas sosial setelah mengetahui sejumlah oknum pejabat pemerintahan di Tanjungpinang dan Kepri melanggar protokol kesehatan. (ANTARA/Nikolas Panama.)
