RAPP: Program Desa Bebas Api Semakin Dilirik Perusahaan lain

Pelalawan, Riau, (Antarariau.com) - Fire Free Village Program/FFVP atau program desa bebas api sebagai langkah preventif pencegahan kebakaran lahan dan hutan (karlahut) yang telah dijalani salah satu industri kertas di Provinsi Riau tiga tahun terakhir, mulai dilirik oleh perusahaan lain.

"Mulanya kita jalankan program desa bebas api ini untuk melindungi Hutan Tanaman Industri (HTI) dari jilatan api berasal dari bukan lahan HTI. Tapi kini mulai dicontoh seperti perusahaan sawit," papar Manager Corporate Communication PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), Djarot Handoko di Pelalawan, Riau, Kamis.

RAPP merupakan anak usaha Asia Pacific Resources International Holdings Limited (APRIL), kata Djarot, program desa bebas api itu, ternyata cukup ampuh dalam menekan bahayan karlahut seperti di Riau mulai dari tingkat paling bawah yakni desa.

Kini pihaknya mencatat sedikitnya terdapat 5 perusahaan perkebunan kelapa sawit di Riau mulai terapkan program desa bebas api di konsesi operasional yang berbatasan langsung dengan wilayah desa setempat.

Tercatat sebelum ada program tersebut pada tahun 2013, ucapnya, masih terdapat sekitar 1.000 hektare lahan dan hutan di wilayah konsesi HTI perusahaan tersebut dengan didominasi oleh lahan dan hutan gambut mengalami terbakar.

Namun setelah program itu mulai digulirkan pada tahun 2014 dengan melibatkan 4 desa di Kabupaten Pelalawan, hasilnya luas karlahut dapat ditekan menjadi 600 hektare dan pada tahun 2015 dengan melibatkan 9 desa setempat, kebakaran gambut bisa berkurang di bawah 50 hektare.

"Tiga dari sembilan desa peserta program desa bebas api dapat penghargaan senilai Rp100 juta dan tiga desa lagi, mendapat reward Rp50 juta karena mampu menekan kebakaran hingga kurang dari dua hektare. Penghargaan tersebut diberikan dalam bentuk perbaikan infrastuktur," ujarnya.

"Untuk tahun ini jumlah desanya kita tambah jadi 20 desa di sepanjang Sungai Kampar meliputi tiga kabupaten di Riau yakni Pelalawan, Siak dan Kepulauan Meranti. Upaya pemadaman penting, tapi lebih penting lagi upaya pencegahan," tegas Djarot.

Presiden Direktur RAPP, Tony Wenas dalam rilisnya mengatakan, pihaknya mendukung upaya pemerintah dalam membangun "crisis centre" penanganan karhutla.

"Kegiatan yang dimotori oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini menunjukkan beberapa korporasi seperti PT RAPP, PT Asian Agri dan PT Triputra sebagai pilot project (proyek percontohan) dalam tangani karlahut," katanya.

Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Darmin Nasution pekan ini mengharapkan, pembentukan "crisis center" dapat segera selesai dalam waktu dekat ini.

Targetnya kelembagaan yang dibentuk tersebut harus mampu mampu menyentuh akar persoalan yakni warga masyarakay yang tinggal di sekitar areal kawasan hutan.

"Sebab, crisis center harus fokus terhadap 731 desa yang berada pada tujuh provinsi yang dinilai rawan kebakaran karena wilayah desanya berdekatan dengan areal konsesi perusahaan," ucap Darmin.

Pewarta : Muhammad Said
Editor: Muhammad Said
COPYRIGHT © ANTARA 2026