Hamas Akan Bahas Usulan Gencatan Senjata Amerika

id Hamas,Gaza

Hamas Akan Bahas Usulan Gencatan Senjata Amerika

Asap mengepul dari bangunan-bangunan yang rusak di Kota Gaza, terlihat dari perbatasan selatan Israel pada 25 September 2025. (ANTARA/Xinhua/Gil Cohen Magen)

Jakarta (ANTARA) - Hamas telah menerima sebuah proposal yang didukung oleh Amerika Serikat (AS) dan bertujuan untuk mengakhiri perang di Jalur Gaza, yang disampaikan oleh mediator Qatar dan Mesir, demikian sumber Hamas.

Rencana tersebut, yang telah mendapatkan dukungan dari Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu sebelumnya pada hari itu, disampaikan dalam sebuah pertemuan di Doha. PM Qatar dan Kepala Badan Intelijen Umum Mesir mempresentasikan rencana tersebut kepada para negosiator Hamas, kata sumber itu, Senin (29/9).

Delegasi Hamas mengatakan kepada para mediator bahwa mereka akan meninjau proposal tersebut "dengan niat yang tulus" sebelum mengeluarkan tanggapan resmi, ujar sumber itu.

Baca juga: Menlu RI Bersama Negara Muslim Kompak Dukung Upaya Trump Akhiri Perang Gaza

Saluran televisi Al Qahera News Mesir, yang mengutip sumber-sumber keamanan Mesir, mengonfirmasi penyerahan proposal perdamaian AS tersebut kepada Hamas.

Laporan itu mengatakan bahwa Mesir dan negara-negara Arab lainnya membuat sejumlah amendemen terhadap rencana itu sebelum menyampaikannya kepada Hamas di Doha.

Presiden AS Donald Trump (kiri) menyambut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih di Washington, D.C., Amerika Serikat, pada 29 September 2025. (Xinhua/Hu Yousong)

Sebelumnya pada Senin yang sama, Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa PM Israel Benjamin Netanyahu telah menyetujui rencana perdamaian yang luas untuk Gaza.

Trump menambahkan bahwa, jika Hamas menerima proposal tersebut, maka Hamas harus membebaskan semua sandera yang tersisa dalam waktu 72 jam dan meminta kelompok itu untuk menerima persyaratan tersebut.

Namun, Netanyahu memperingatkan bahwa Israel akan "menyelesaikan pekerjaan" terhadap Hamas jika kelompok militan itu menolak proposal tersebut.

Rencana itu langsung mendapat tentangan dari Jihad Islam, kelompok militan Palestina yang bersekutu dengan Hamas, yang menganggapnya sebagai "rencana untuk melanjutkan agresi" terhadap rakyat Palestina.

Baca juga: Global Sumud Flotilla Berlayar dari Kreta, Siap Tuntaskan Misi ke Gaza

"Melalui hal ini, Israel berusaha, lewat AS, untuk memberlakukan apa yang tidak dapat mereka capai melalui perang," ujar kelompok tersebut dalam sebuah pernyataan. "Kami menganggap deklarasi Amerika-Israel sebagai formula untuk menyulut kawasan ini."

Warga Palestina yang mengungsi memindahkan barang-barang mereka di sepanjang pantai dekat wilayah al-Nuseirat di Jalur Gaza tengah, pada 25 September 2025. (Xinhua/Rizek Abdeljawad)

Sementara itu, Otoritas Palestina yang berbasis di Tepi Barat menyambut baik usulan AS tersebut dan menyatakan kesiapannya untuk "bekerja sama dengan AS, negara-negara regional, dan mitra-mitranya untuk mengakhiri perang Gaza melalui sebuah kesepakatan komprehensif," lapor kantor berita resmi Palestina, WAFA.

Menurut otoritas itu, rencana tersebut harus memastikan bantuan kemanusiaan yang memadai untuk Gaza, menjamin pembebasan para sandera dan tahanan, serta membangun mekanisme untuk melindungi rakyat Palestina.

Para menteri luar negeri Arab Saudi, Yordania, Uni Emirat Arab, Indonesia, Pakistan, Turkiye, Qatar, dan Mesir mengeluarkan sebuah pernyataan gabungan pada Senin malam waktu setempat yang menyambut baik usulan AS tersebut.

Baca juga: Trump Disambut Pemimpin Eropa dengan Rencana Akhiri Perang Gaza

Para menteri itu memuji proposal untuk mengakhiri pertempuran, membangun kembali Gaza, mencegah pengungsian warga Palestina, dan memblokir pencaplokan Tepi Barat.

Mereka menegaskan kembali komitmen mereka untuk bekerja sama dengan AS guna mengamankan sebuah kesepakatan yang menjamin bantuan kemanusiaan tanpa batas ke Gaza, pembebasan para sandera, keamanan bagi semua pihak, penarikan penuh pasukan Israel, rekonstruksi Gaza, dan sebuah jalan menuju solusi dua negara yang adil, yang mengintegrasikan Gaza dan Tepi Barat sesuai dengan hukum internasional.

Pewarta :
Editor: Vienty Kumala
COPYRIGHT © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.