Jakarta (ANTARA) - Pemerintah memperkuat perusahaan teknologi keuangan atau financial technology (fintech) sebagai salah satu strategi untuk memperluas akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan Badan Kebijakan Fiskal Adi Budiarso mengatakan masih banyak UMKM yang menghadapi kesulitan pembiayaan. Karena itu dibutuhkan berbagai upaya yang dapat meningkatkan inklusi keuangan di kalangan UMKM, salah satunya melalui fintech.
“Ini menjadi salah satu strategi kami. Kehadiran fintech memang disrupsi bagi sektor keuangan, tapi melalui kemajuan teknologi, fintech juga menawarkan kemudahan dan peluang kebutuhan pembiayaan, khususnya pada UMKM,” kata Adi dalam rangkaian kegiatan Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (AFMGM) di Jakarta, Selasa.
Pemerintah menguatkan peran fintech melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
UU tersebut mengatur tentang implementasi inovasi teknologi sektor jasa keuangan (ITSK), terutama tentang mekanisme penyediaan layanan ITSK, serta pengaturan terkait dengan aspek manajemen risiko dan tata kelola ITSK yang lebih baik dan melindungi konsumen..
Adi menjelaskan, pemenuhan akses pembiayaan UMKM menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia. Kredit perbankan yang menyasar UMKM baru mencakup 20 persen dari total kredit bank.
Sementara itu UMKM berkontribusi besar terhadap produk domestik bruto (PDB), yakni sebesar 60,3 persen pada 2022. UMKM juga mampu menyerap 97 persen tenaga kerja di Indonesia.
Oleh karena itu, pemerintah beserta otoritas terkait berusaha meningkatkan porsi kredit UMKM hingga mencapai 30 persen pada 2024.
Dalam mendorong pertumbuhan UMKM, pemerintah menyediakan berbagai program kredit untuk UMKM, seperti kredit usaha rakyat (KUR) dan penyaluran pembiayaan ultra mikro (UMi).
Realisasi KUR per semester I-2023 tercatat mencapai Rp126,3 triliun dengan jumlah debitur sebanyak 2,3 juta orang. Realisasi pembiayaan UMi melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Kementerian Keuangan hingga Juni 2023 mencapai Rp2,33 triliun yang disalurkan ke 568.574 debitur.
Baca juga: Kompak dengan Agung Laksono, Willy Lesmana hadiri penandatanganan MoU antara Samsung dan UMKM naik kelas
Baca juga: Pemkot Surabaya libatkan para pelaku UMKM buat suvenir jelang Piala Dunia U-17
Berita Lainnya
Lemkapi minta seluruh kapolda bantu Kementan untuk capai swasembada pangan
27 April 2024 16:32 WIB
Nicholas Saputra mengaku belajar banyak dari serial "Secret Ingredient"
27 April 2024 16:03 WIB
LPAI serukan pemerintah blokir gim daring yang mengandung unsur kekerasan
27 April 2024 15:50 WIB
Ganda putri Lanny/Ribka gandakan keunggulan Indonesia atas Hong Kong
27 April 2024 15:40 WIB
Oppo A60 hadir dengan Snapdragon 680 dan kamera utama 50 MP
27 April 2024 15:33 WIB
Tim SAR perluas pencarian penumpang yang jatuh dari KMP Reinna
27 April 2024 15:27 WIB
Anies Baswedan hormati langkah PKB dan NasDem gabung koalisi Prabowo-Gibran
27 April 2024 15:14 WIB
Houthi akui anggotanya serang kapal tanker Inggris dan tembak jatuh drone AS
27 April 2024 15:07 WIB