PUPR Bengkalis gaet APBN bangun infrastruktur pulau terluar

Bengkalis (ANTARA) - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bengkalis akan menggaet anggaran dari APBN untuk membangun infrastruktur di Bengkalis dan Rupat yang merupakan daerah terluar dari Indonesia

"Potensi untuk mendapatkan anggaran dari pusat lebih besar dari daerah daratan untuk pembangunan infrastruktur di Pulau Bengkalis dan Rupat yang merupakan daerah terluar Indonesia, hal ini merupakan prioritas dari PUPR Bengkalis sendiri untuk mendapatkan anggaran dari APBN," kata Kadis PUPR Bengkalis Ardiansyah pada acara Forum Perangkat Daerah, di Kantor PUPR Bengkalis, Selasa.

Selain itu untuk meningkatkan perekonomian, pihaknya tetap mengkoneksikan pembangunan jalan poros antardesa dan ada beberapa jalan yang sudah selesai pembangunannya, salah satunya Jalan Gajah Mada Duri, Jalan Desa Harapan dan untuk tahun 2023 menyelesaikan jalan Lingkar Barat Duri.

"Untuk kesinambungannya nanti akan terus melakukan peningkatan terhadap jalan yang ada," kata Ardiansyah.

Sementara itu, dari hasil pemaparan rencana anggaran program PUPR Tahun Anggaran 2024 yang disampaikan sekretaris PUPR Erdila Fitriadi didalam forum ada 10 program dengan berbagai kegiatan yang didominasi kegiatan fisik dan dijabarkan untuk setiap kecamatan se-Kabupaten Bengkalis baik yang bersifat strategis maupun bersifat reguler.

10 rencana program PUPR tersebut di antaranya, Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, program pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum, program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional, program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah, program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase, program penataan bangunan gedung, Program penyelenggaraan jalan, program pengembangan jasa konstruksi dan program penyelenggaraan penataan ruang.

"10 program ini dalam rangka mensukseskan visi dan misi dari Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis," kata Erdila

Forum Perangkat Daerah merupakan wadah bagi para pemangku kepentingan mendiskusikan berbagai usulan yang dihasilkan melalui Musrenbang RKPD di kecamatan untuk disinkronkan dengan program prioritas dan Pagu Indikatif Rencana KerjaPUPR 2024 mendatang.