Pekanbaru (ANTARA) - Cakupan peserta BPJS Kesehatan di lima kabupaten di Riau sudah mencapai Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan kesehatan semesta bagi penduduknya telah memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan bermutu tanpa hambatan finansial.
Kelima daerah yang sudah UHC itu adalah Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kuansing dan Kota Dumai.
"Atas pencapaian UHC tersebut lima kabupaten kota yang diwakili oleh bupati dan walikotanya masing-masing pantas mendapatkan penghargaan dari pemerintah Provinsi Riau," kata Asisten I Setdaprov Riau, Masrul Kasmy saat mewakili Gubernur Riau, Syamsuar ketika membuka giat Rakor dan Evaluasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten/kota se-Riau di Pekanbaru, Selasa.
Masrul mengatakan kelima daerah itu yang sudah UHC telah mendorong persentase peserta JKN-KIS untuk Riau berada di urutan ke 29 atau naik 4 peringkat dari bulan sebelumnya yang berada di urutan ke-33 se Indonesia.
Pemerintah Provinsi Riau, katanya lagi terus berkomitmen dalam mengutamakan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat dan kini cakupan peserta JKN-KIS di Riau mencapai 85,55 persen per 1 Desember 2022.
"Kepesertaan JKN di Riau sudah 85,55 persen artinya ada tersisa 15 persen lagi agar seluruh masyarakat Riau jadi peserta JKN-KIS dengan harapan tahun 2023 Riau sudah UHC 100 persen," ujar Masrul lagi.
Karenanya selamat kepada lima kabupaten/kota yang telah UHC, Pelalawan, Bengkalis, Meranti, Kuansing dan Dumai. Bagi kabupaten/kota lain yang belum (UHC), tetap semangat dan optimis dalam mencapai UHC di tahun mendatang.
Ia menyebutkan, pada tahun 2022 Pemprov Riau mengalokasikan anggaran sebesar Rp204.448.000.000,- untuk peserta JKN-KIS kelompok Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Deputy Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Sumbagteng Jambi Eddy Sulistijanto Hadie mengatakan untuk menggesa predikat UHC setiap kabupaten/kota ada beberapa upaya yang harus dilakukan.
"Pertama, tentunya untuk jumlah kuota dan data Kemensos yang diserahkan ke Dinas Kesehatan harus rampung. Pemprov Riau harus bisa menyakinkan Kemensos bahwa kuota yang diberikan mencukupi karena pembiayaan kepesertaan BPJS Kesehatan dibebankan ke daerah sedangkan jumlah kuota terbatas," katanya.
Kedua, katanya lagi, BPJS Kesehatan butuh dukungan dana dari pemerintah daerah baik itu provinsi atau kabupaten/kota karena melalui "sharing budget" untuk penambahan kuota.
