Kantor Pajak Riau dan Dumai ajak Wajib Pajak ikut PPS

Dumai (ANTARA) - Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Riau, KPP Madya Pekanbaru dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Dumai melakukan penyuluhan gabungan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang dihadiri 41 wajib pajak (WP) terpilih di Kota Dumai, Kamis.

Kota Dumai terpilih menjadi lokasi pertama dari 15 lokasi yang direncanakan untuk dilakukan sosialisasi gabungan terkait pelaksanaan PPS oleh Kanwil DJP Riau yang akan berakhir pada 30 Juni 2022.

Kepala Bagian Umum Kanwil DJP Riau Verizal Suryadidalam kesempatan tersebut mengatakan penyuluhan gabungan ini dilakukan dengan tujuan untuk menjangkau lebih banyak WP yang mengetahui terkait PPS.

"Kami berharap kepada semua WP yang hadir secara langsung untuk dapat menyampaikan terkait adanya program PPS kepada, keluarga, saudara, rekan bisnis dengan harapan semakin banyak WP yang terinformasi dan mengikuti program PPS," ucapnya.

Dikatakannya, PPS merupakan pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak (WP) untuk melaporkan dan mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan pengungkapan harta.

Lebih lanjut, Verizal menyampaikan banyak manfaat yang akan diperoleh oleh WP jika mengikutiPPS salah satunya adalah perasaan lega karena sudah mengungkapkan harta dan ikut berkontribusi dalam pembangunan negeri. Ia juga menyebutkan bahwa sudah ada 68.762 WP yang mengikuti program PPS.

Baca juga: Kerjasama dengan PSMTI, KPP Pratama Dumai sosialisasi PPS

Sementara itu, Kepala KPP Pratama Dumai, Laela Nikulina mengucapkan terima kasih kepada seluruh WP yang hadir dan yang telah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan.

“Pajak menopang 80 persenpenerimaan APBN, banyak manfaat yang diperoleh dari pajak beberapa contohnya yaitu dulu Dumai-Pekanbaru ditempuh selama lima sampai tujuh jam, sekarang dengan adanya jalan tol Pekanbaru-Dumai yang dibiayai dari Pajak, Dumai-Pekanbaru dapat ditempuh dengan waktu dua jam.

Tahun 2020 Indonesia mengalami Pandemi COVID-19, pemerintah memberikan vaksin gratis kepada seluruh masyarakat dan banyak manfaat lainnya,” ucapnya lebih lanjut.

Laela juga menyampaikan pokok-pokok penting dalam Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021 antara lain perubahan NIK sebagai NPWP, perubahan layer tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi, batasan Penghasilan Tidak Kena Pajak bagi Wajib Pajak UMKM, perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan PPS.

Dalam kesempatan yang sama, Tim Penyuluh Kanwil DJP Riau, Agus Suyanto dan Penyuluh KPP Pratama Dumai yang terdiri dari Gusmatiarni dan Bayutrisna Irvianto memaparkan mengenai apa itu PPS, latar belakang kondisi adanya PPS, jenis kebijakan, tarif, manfaat, serta tata cara mengikuti PPS.

Baca juga: VIDEO - Gubri imbau imbau masyarakat ikuti Program Pengungkapan Pajak Sukarela

Agus Suyanto menyampaikan tagline dari PPS yaitu “Ungkap, Lengkap,lega”, lega karena telah melaporkan harta yang tidak dilaporkan selama ini dalam Surat Pemeberitahuan (SPT).

Sedangkan Bayutrisna mengatakan salah satu kemudahan dalam PPS ini adalah mudahnya pengajuan secara daring melalui laman djponline sehingga Wajib Pajak dapat menyampaikan pengungkapan harta kapan saja dan dimana saja tanpa harus datang ke kantor pajak.

Lebih lanjut diucapkannya, sebagai bentuk pelayanan kepada Wajib Pajak,Kanwil DJP Riau dan KPP Pratama Dumai tetap menyediakan layanan konsultasi dan asistensi baik secara tatap muka maupun non tatap muka bagi WP yang memerlukan informasi lebih lanjut maupun mengalami kendala dalam mengikuti program PPS.

Selepas paparan tim penyuluh, acara dilanjutkan dengan acara diskusi dan tanya jawab yang berlangsung sangat menarik karena banyak wajib pajak yang mengajukan pertanyaan lebih lanjut terkait program ini.

Baca juga: Petani sawit Rohil semangat ikuti edukasi perpajakan dan PPS