Pekanbaru (ANTARA) - Seratusan mahasiswa didampingi dosen psikologi dari sejumlah perguruan tinggi di Riau melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPRD Riau, Senin, guna mendesak DPR RI untuk segera mengesahkan RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi.
Aksi itu diikuti oleh dosen dan mahasiswa dari UIN Suska Riau, Universitas Islam Riau, Universitas Muhammadiyah Riau, dan Universitas Abdurrab.
Perwakilan massa aksi diperbolehkan masuk dan diterima langsung Wakil Ketua DPRD Riau Syafaruddin Poti dan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Riau Makmun Solihin.
Dalam pertemuan itu, Ketua Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) Riau Sigit Nugroho meminta peran aktif DPRD Riau untuk menyuarakan tuntutan mereka hingga ke DPR RI.
Menurutnya, payung hukum yang melindungi profesi psikolog sangat dibutuhkan untuk melindungi masyarakat dari praktik-praktik ilegal yang sering disalahgunakan oleh oknum tak bertanggungjawab.
"Selama ini, kita menggunakan jasa psikolog tapi undang-undang yang menaungi tidak ada. Penyalahgunaan profesi psikolog jelas ilegal, dan hanya diatur dalam kode etik. Jadi kita butuh aturan yang berkekuatan hukum untuk melindungi masyarakat dari praktik-praktik ilegal yang marak terjadi," kata Sigit.
Sigit menegaskan, dalam pembahasan RUU ini, sudah tiga kali dilakukan sidang di DPR RI. Pada Juli mendatang merupakan sidang ke empat dan harusnya diketuk palu.
"Ini sudah tiga kali disidangkan, jika sidang ke empat gagal lagi. Kemungkinan kami untuk dapat perlindungan hukum akan nihil kembali," kata dia.
Dengan adanya regulasi ini, lanjut dia, akan mendorong pemerataan psikolog di kabupaten/kota di Riau. "Kita punya 216 psikolog yang tersebar praktik di Riau. Sebenarnya, kebutuhan psikolog kita banyak. Dengan regulasi ini mendorong pemerataan profesi psikolog di daerah," ucapnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Riau Makmun Solihinmendukung aspirasi yang disampaikan dosen dan mahasiswa tersebut. Menurutnya, RUU ini merupakan inisiasi DPR RI, seharusnya tidak ada kendala lagi terhadap pengesahannya.
"Kami siap mendukung. Apalagi ini inisiatif DPR RI. Kami sambut dengan senang hati dan mudah-mudahan segera kami dapat sampaikan ke DPR RI," kata dia.
Di akhir pertemuan, pihak DPRD Riau bersama perwakilan massa melakukan tandatangan persetujuan untuk meneruskan tuntutan tersebut. Tak lama, Wakil Ketua DPRD Riau Syafaruddin Poti langsung menemui seratusan mahasiswa yang masih berorasi di luar gedung.
Berita Lainnya
Supaya tak jadi sarang hantu, DPRD Riau minta pemda urus aset terbengkalai
07 November 2024 17:15 WIB
Mantan Sekwan Riau dituntut 8 tahun penjara atas dugaan SPPD fiktif
07 November 2024 16:49 WIB
Anggota DPRD Riau diingatkan tak kampanye pilkada saat reses
07 November 2024 15:09 WIB
Komisi III DPRD Riau evaluasi kegiatan dan target BRK Syariah
04 November 2024 19:45 WIB
Payung elektrik Masjid Annur disorot, DPRD Riau tunggu perkara hukum selesai
01 November 2024 14:47 WIB
DPRD Riau gesa penyusunan RAPBD 2025
31 October 2024 18:56 WIB
GALERI FOTO - DPRD Riau menerima kunker Korem 031/Wirabima
30 October 2024 14:29 WIB
Komisi IV DPRD Riau fokus pemerataan pembangunan
30 October 2024 14:03 WIB