APBD Pemkab Kampar 2013 RP1,9 Triliun

Minggu, 9 Desember 2012 12:17 WIB

Bangkinang, (antarariau.com) - APBD Kabupaten Kampar pada 2013 selesai disusun dan telah disahkan melalui paripurna dengan jumlah APBD murni yang disetujui sebesar Rp1,9 triliun, belum termasuk dana yang diperoleh dari pusat dan provinsi yang diperkirakan total keseluruhannya akan mencapai Rp2,5 triliun.

“APBD merupakan salah satu instrumen kebijakan publik yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu pemerintah daerah diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan riil masyarakat dengan transparan, akuntabilitas dan partisipatif” ujar Jefry dalam sebuah peninjauan, Minggu.

Ditambahkan Jefry Noer, rancangan APBD yang telah selesai dibahas ini belum dapat menjadi dokumen daerah sepenuhnya, karena masih akan ada evaluasi dari Gubernur, untuk itu sangat diperlukan adanya konsultasi dan koordinasi yang intensif dengan Pemerintah Provinsi Riau agar semuanya berjalan sesuai dengan proses diharapkan.

“Untuk upaya percepatan pelaksanaan kegiatan, kepada seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), saya minta segera melakukan persiapan-persiapan administrasi kegiatan maupun persiapan teknis kegiatan dilapangan, sehingga kegiatan tahun anggaran 2013 dapat mulai dilaksanakan pada awal tahun,” tegas Jefry.

Jefry Noer mengingatkan kepada Kepala SKPD agar melakukan pengelolaan belanja daerah secara efektif, efisien, ekonomis dan bertanggung jawab tanpa mengurangi kualitas pekerjaan dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Kampar, Zulfan Azmi, yang melaporkan hasil banggar, menyampaikan rekomendasi untuk dilaksanakan Bupati Kampar, diantaranya, banggar meminta TAPD dalam menyusun program kegiatan RAPBD agar dapat dengan sungguh-sungguh memperhatikan factor perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta pemeliharaan dan harus taat asas, dan dapat melakukan koordinasi bila terjadi perubahan-perubahan anggaran dalam arti adanya pergeseran, pengurangan dan penambahan yang telah disepakati banggar.

Zulfan Azmi menambahkan, Banggar juga meminta kepada Bupati untuk senantiasa melalkukan koordinasi dan evaluasi terhadap seluruh SKPD, sehingga seluruh tahapan kinerja dapat diketahui perkembangannya.